Ini Dia 3 Kandidat Calon Kapolri Rekomendasi Kompolnas dan Wanjakti, Siapa Paling Berpeluang?
Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat seiring dengan munculnya sejumlanama sebagai kandidat Kapolri ke permukaan
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat seiring dengan munculnya nama-nama sejumlah jenderal sebagai kandidat Kapolri ke permukaan.
Berdasar pantauan, ada sejumlah Jenderal Bintang Tiga di institusi Bhayangkara akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kapolri Idham Azis.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane memperkirakan Istana akan melirik dua kandidat utama berdasarkan rekomendasi dari dua institusi.
Yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri (Wanjakti).
Dia berharap bahwa proses pencalonan Kapolri saat ini mengikuti prosedur baku, tidak seperti pada saat Idham Azis menjadi Kapolri.
“Tahun lalu tidak melalui proses Wanjakti. Nama Idham Azis diperoleh Presiden hanya melalui usulan Kompolnas," ungkapnya kepada media akhir pekan lalu Sabtu (19/12/2020).
Dalam menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, Neta melihal ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Istana.
Pertama, sejauhmana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi.
Kedua, calon Kapolri pengganti Idham Azis harus bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian.
“Khususnya, jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri, dan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian,” kata dia.
Kemudian yang ketiga, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan.
"Ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca Idham Azis," ungkap Neta S Pane.
Alasannya, masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old.
Neta mengatakan, pada pertengahan Januari 2021 paling tidak Istana telah mengantongi para kandidat dan sudah dikirim ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan.