TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) menyoroti soal ditetapkannya Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus di Megamendung, Bogor.

Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya tidak masalah Rizieq ditetapkan sebagai tersangka.

"Seluruh daerah lapor kalau perlu. Kita hadapi melalui jalur hukum," kata Aziz saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Dirinya juga meminta agar keadilan ditegakkan dengan proses dan hukum yang menembak 6 laskar FPI dalam insiden di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

"Para pelakunya hingga lubang semut pun akan tetap kita kejar untuk tanggung jawab dan setiap hari Habib Rizieq berdoa para pelakunya diberi azab setimpal," ujarnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan. Kali ini, Rizieq Shihab ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Brigjen Pol Andi Rian selaku Dirtipidum Mabes Polri menjelaskan soal waktu penetapan tersangka tersebut.

"Tanggal 17 Desember 2020 oleh Polda Jabar," kata Andi saat dikonfirmasi.

Brigjen Andi juga turut menginfokan soal pasal yang disangkakan kepada Rizieq.

"Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No 4 / 1984 tentang Wabah Penyakit jo Pasal 93 UU No. 6 / 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP," kata Andi.

Dalam kasus di Petamburan, polisi menyangkakan Rizieq Shihab dengan Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Baca juga: Bareskrim Pastikan Punya Alat Bukti Tetapkan Habib Rizieq Tersangka Kasus Kerumunan di Megamendung

Diketahui, saat ini Rizieq masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Kasusnya sendiri yang semula ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, telah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Brigjen Andi Rian juga memastikan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka.

"Alat bukti menunjukkan bahwa Rizieq yang bertanggung jawab sehingga terjadi kerumunan," ucapnya.

Dijelaskan Andi, alat bukti yang dimaksudkan adalah keterangan saksi, ahli, dan petunjuk yang sudah dikumpulkan.

Namun demikian, dia tak merinci lebih jauh soal bukti-bukti kuat dalam penetapan Rizieq sebagai tersangka.
Dia juga memastikan Rizieq Shihab merupakan tersangka tunggal dalam kasus tersebut.

"Tidak ada kepanitiaan, panitianya tidak ada kalau di (kerumunan) Megamendung," ujarnya.

Bukan Kriminalisasi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada ulama-ulama yang dihukum karena pilihan atau sikap politiknya.

Justru, kata Mahfud, banyak ulama aktif di berbagai lini politik baik koalisi maupun opisisi.

"Jadi tak ada di sini ulama dikriminalisasi. Malah ulama-ulama aktif di berbagai lini politik, koalisi maupun oposisi, tapi tak ada yang dihukum karena pilihan atau sikap politiknya. Tapi kalau tindak pidana ya ada dua atau tiga orang yang dipidana, dan orang itu diulamakan," kata Mahfud.

Baca juga: Rizieq Shihab Tak Masalah Jadi Tersangka Kasus Megamendung: Kalau Perlu Setiap Daerah Melaporkan

Mahfud menambahkan justru saat ini banyak yang bukan ulama dihukum.

"Yang tidak ulama justru banyak yang dihukum, misal, Joko Tjandra, Benny Tjokro, jenderal-jenderal polisi, Pinangki, Anita, dan sangat banyak lagi lainnya," kata Mahfud.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak sependapat dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. Sebab, sebagian masyarakat merasa kriminalisasi terjadi kepada para ulama.

"Sebagian merasa ada kriminalisasi karena banyak yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh aparat," kata Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI itu lantas membandingkan dengan respons lambat polisi saat ada laporan terhadap kelompok atau pendukung pemerintah.

Kuncinya, kata Mardani adalah keadilan dengan cara berdialog.

"Akarnya dialog. Keadilan memang mesti berlaku untuk semua," ucapnya. (Tribun Network/igm/mam/gta/wly)