Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lansia Meninggal saat Antre Ambil Bansos, PKS: Pemerintah Wajib Minta Maaf, Santuni Keluarganya

Politikus PKS minta strategi penyaluran bansos di waktu mendatang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Lansia Meninggal saat Antre Ambil Bansos, PKS: Pemerintah Wajib Minta Maaf, Santuni Keluarganya
DPR RI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang perempuan lansia meninggal dunia saat mengantre untuk memperoleh bansos di Kantor Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jawa Barat.

Merespons kabar tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf angkat bicara.

Bukhori menyesalkan insiden wafatnya seorang penerima manfaat ketika penyaluran bansos dilakukan.

“Bansos sejatinya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, segala bentuk bantuan yang dapat menimbulkan petaka atau bahaya kematian justru bertentangan dengan tujuan utama bansos itu sendiri. Ironisnya, insiden di Depok tersebut menguak catatan buruk terhadap model pendistribusian bansos yang dilakukan selama ini sehingga harus segera dievaluasi,” katanya kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Antre Bansos di Kelurahan, Nenek 75 Tahun sampai Lemas dan Akhirnya Meninggal

Politikus PKS ini meminta supaya strategi penyaluran bansos di waktu mendatang harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset pemerintah terhadap bansos.

“Harus ada mindset yang diubah terkait definisi bantuan sosial. Pertama, bantuan sosial adalah upaya pemerintah menghormati hak rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi. Kedua, bansos bukanlah sedekah pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi hak rakyat yang sudah semestinya diberikan oleh pemerintah dengan cara bermartabat," ucapnya.

"Sehingga, rakyat tidak boleh dihina dengan dipaksa mengantri di kelurahan atau tempat lain yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, cara konservatif seperti itu justru hanya akan memicu kerumunan sehingga timbul masalah baru akibat bansos," imbuhnya.

Baca juga: Cara Cek Bansos Tunai Rp 300 Ribu, Login ke dtks.kemensos.go.id, Bisa Gunakan NIK KTP

Untuk diketahui, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ketua DPP PKS ini mendesak supaya pemerintah mengambil inisiatif lebih dalam penyaluran bansos.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas