Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pembubaran FPI

Amnesty Nilai Pelarangan Kegiatan FPI Secara Sepihak Gerus Kebebasan Sipil

Usman menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak membuat keputusan sepihak, tapi mengutamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Amnesty Nilai Pelarangan Kegiatan FPI Secara Sepihak Gerus Kebebasan Sipil
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Aparat gabungan dari unsur kepolisian dan TNI di Markas FPI Jalan Petamburan III, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI).

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, keputusan tersebut berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia.

Usman menerangkan, hal ini bisa terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2/2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru.

Baca juga: Novel Bamukmin: Kalau FPI Dibubarkan, Kami Buat Lagi Ormas Islam yang Baru dan Seterusnya

Tapi, menurut Usman, keputusan ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

"UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral," kata Usman melalui keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Usman menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak membuat keputusan sepihak, tapi mengutamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender.

"Itu kewajiban negara," tegas Usman.

Menurut Usman, dapat dimengerti adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan oleh pengurus dan anggota FPI.

Namun, imbuhnya, pemerintah harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas