Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proklamasi Democracy Forum ke-8 yang bertajuk Demokrasi Indonesia Di tengah Pandemi & Resesi Ekonomi: Harapan Untuk 2021, membahas mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia sepanjang tahun 2020.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, meskipun saat ini belum mengarah ke otoritarian, demokrasi Indonesia menuju apa yang disebut profesor politik dari Universitas Warwick, Inggris, Colin Crouch, sebagai masyarakat post democracy.

Masyarakat yang memiliki dan menggunakan seluruh institusi demokrasi, tetapi demokrasi hanya berkembang di permukaan sebagai formalitas saja.

Baca juga: Hendropriyono: Aliran Politik Indonesia Berubah dari Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal

"Apalagi dengan adanya pandemi dan resesi ekonomi saat ini, kecenderungan dan dorongan yang seakan-akan melegalkan pemerintah bertindak secara berlebihan dan menafikan demokrasi, dalam penanganan pandemi," kata Herzaky dalam acara yang digelar secara daring ini, Rabu (30/12/2020).

Untuk menghindarinya, lanjut Herzaky, pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima kritikan serta saran dari berbagai pihak.

Baca juga: Menlu Retno: Pandemi Ciptakan Tantangan Tambahan bagi Demokrasi

Transparansi, kredibilitas, dan kebebasan arus informasi, partisipasi dan kolaborasi kelompok masyarakat sipil secara sukarela, merupakan beberapa unsur penting dalam menangani pandemi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil pun harus melakukan konsolidasi yang lebih optimal, sambil terus mengharapkan parlemen benar-benar menjalankan check and balances, bukan berhenti sebagai pendukung pemerintah saja.

Terkait pelaksanaan Pilkada 2020, Komisioner KPU RI Viryan Azis mengungkapkan kelegaannya karena partisipasi masyarakat meningkat meskipun di era pandemi.

Hanya Indonesia yang bisa menyelenggarakan Pemilu dengan Partisipan terbanyak saat pandemi yaitu 75%.

Ini pertanda positif di satu sisi untuk demokrasi Indonesia.

Baca juga: Amnesty International Indonesia : 2020 Terjadi Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Ke depan, harap Viryan, KPU dan partai politik bisa lebih sinergis dalam meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

"Kita harus memikirkan secara seksama, seperti apa persiapan ke depannya, baik masih ada pandemi maupun tidak, untuk menggelar pemilu selanjutnya," ucapnya.

Dalam acara yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengingatkan beberapa ancaman terhadap demokrasi Indonesia di tahun 2021.