Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Komnas HAM Bicara soal Pembubaran Ormas: Tidak Boleh Dilakukan tanpa Mekanisme Proses Peradilan

Komnas HAM menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan.

Komnas HAM Bicara soal Pembubaran Ormas: Tidak Boleh Dilakukan tanpa Mekanisme Proses Peradilan
https://www.komnasham.go.id
Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan, menilai pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan (due process of law).

Pandangan di atas dipaparkan Munafrizal dalam acara diskusi publik daring bertajuk "Kebebasan Berserikat di Negara Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Imparsial, Selasa (29/12/2020) kemarin.

Menurutnya dalam kacamata HAM, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi berdasarkan asas contrarius actus sangat jelas tidak dapat dibenarkan.

"Karena memberikan keleluasaan dan sewenang-sewenang dalam mematikan suatu organisasi,” ujar Munafrizal, dikutip dari laman resmi komnasham.go.id, Rabu (30/12/2020).

Terlebih dimana negara dilarang melakukan intervensi yang mereduksi penikmatan atas hak berkumpul.

Negara juga memiliki kewajiban memastikan semua warganya menikmati hak tersebut.

Baca juga: Kosgoro 1957: Pemerintah Tetapkan FPI Sebagai Organisasi Terlarang Sudah Tepat

“Jaminan hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan ciri penting bagi suatu negara hukum dan negara demokratis, kalau tidak memberikan kepastian tentang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka bisa disebut negara tidak sepenuhnya demokratis,” sambung Munafrizal.

Komnas HAM mendefinisikan hak berserikat dan berkumpul merupakan hak yang bersifat individual dan kolektif yang memiliki irisan dengan hak sipil dan hak politik.

Hak ini juga saling berkaitan erat dengan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang diaktualisasikan melalui keleluasaan orang untuk menyampaikan pikiran, ide, aspirasi, dan keyakinan secara kolektif.

Prinsip dasar umum mengenai hak kebebasan berserikat dijabarkan Munafrizal, antara lain:

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas