Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta memberikan catatan atas kinerja dan komunikasi yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2020.

Menurutnya, komunikasi politik yang dibangun pemerintah diwarbai banyak kegaduhan.

"Refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah. Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi," kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: 1,8 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba, Menlu: 15 Juta Dosis Diharapkan Tiba dalam Waktu Dekat

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, kegaduhan ini muncul diawali dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang membantu presiden seperti Menkes yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi dulu.

Mendagri juga sempat melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap seabagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia.

Menkumham juga sempat melontarkan pernyataan bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah.

Baca juga: Maia Estianty Sempat Kaget Terpapar Covid-19, Sebelumnya Swab Negatif

Juga pernyataan Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang.

Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah.

Tidak lupa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Sukamta, yang dianulir oleh Menhub soal larangan mudik dan pulang kampung.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang.

Baca juga: Mulai Hari Ini Pemerintah Kirim SMS Blast, Penerima Wajib Ikuti Vaksinasi Covid-19

Menhub kemudian menegaskan, mudik dan pulang kampung sama saja dilarang.

"Kita disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara. Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi," ucapnya.

"Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian diselesaikan oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," imbuhnya.