TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat harus mendukung kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.

Semakin sedikit pergerakan orang, penambahan kasus Covid-19 bisa dicegah.

"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PPKM Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Ardiansyah mengatakan bahwa kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat. 

Penurunan kasus tentu bergantung kepada seberapa besar pergerakan manusia dapat dikontrol. 

Belajar dari sebelumnya, ketika pergerakan orang berkurang, kasus Covid-19 tidak akan bertambah.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali, Polri Terbitkan Surat Telegram, Perintahkan 5 Poin Ini untuk para Kapolda

Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali sebagai satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. 

Menurut Ardiansyah, kebijakan ini juga menguji semangat gotong royong, karena jika penyebaran Covid-19 bisa dicegah, dampaknya dirasakan banyak orang.

"Pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Mari kita dukung dengan menjalankan PPKM secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M," ujar Ardiansyah.

Hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska.

Ia mengatakan masyarakat paling menentukan keberhasilan menekan kasus covid-19.

Dia yakin kalau masyarakat sadar dan mendukung penuh kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali, penyebaran Covid-19 bisa ditekan hingga 90%. 

Baca juga: Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat

Selain memberlakukan PPKM sebagian Jawa-Bali, menurut dia, pemerintah juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan kebijakan PPKM sebagian Jawa-Bali harus diikuti kesadaran keselamatan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Pembatasan interaksi tentu akan mengurangi risiko pesebaran virus. 

"Dengan penanganan yang tepat dan efisien di Jawa Bali, pencegahan penyebaran Covid-19 akan lebih signifikan. Ini tentu saja tidak mengesampingkan pendekatan integral ke kawasan lainnya di luar Jawa-Bali," ujarnya.

Baca juga: Peta Wilayah yang Masuk Zona Merah Risiko Tinggi Penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali

Dia juga mendorong pemerintah pusat agar mengapresiasi daerah yang sukses menerapkan PPKM, sebaliknya, daerah yang masyarakatnya tidak menerapkan kebijakan ini, harus ada konsekuensi. 

Karena kebijakan pemerintah pusat tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, takkan ada artinya.

"Sejurus dengan distribusi vaksin, kita memang harus terus menjaga protokol kesehatan, saling jaga, saling mengingatkan, bahwa untuk melawan pandemi, harus bersama-sama disiplin," kata Nabil.(Willy Widianto)