Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Risma Surati KPK, Kejagung, Polri, dan UI Minta Bantuan Pantau Pengelolaan Bansos

Tri Rismaharini menyatakan telah berkirim surat kepada tiga aparat penegak hukum (APH) dan universitas guna memantau pengelolaan bantuan sosial

Risma Surati KPK, Kejagung, Polri, dan UI Minta Bantuan Pantau Pengelolaan Bansos
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan telah berkirim surat kepada tiga aparat penegak hukum (APH) dan universitas guna memantau pengelolaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Tiga APH itu yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mabes Polri. Kemudian universitas yang dimaksud Risma ialah Universitas Indonesia (UI).

"Ke depan saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK kemudian ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri serta Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan," kata Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021).

Kehadiran Risma di markas lembaga antirasuah bertujuan untuk mengkoordinasikan seputar surat rekomendasi KPK terkait hasil kajian pengelolaan bansos yang telah disampaikan pada 3 Desember 2020 lalu.

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," tutur Risma.

Baca juga: Dalami Korupsi Bansos Covid-19 yang Jerat Juliari Batubara, KPK Geledah Dua Kantor Perusahaan

Dalam pertemuan ini, Risma bertemu dengan tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango; serta Deputi Pencegahan KPK Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

"Saya baru komunikasi dengan Pak Deputi, setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujarnya.

Dalam surat berisi rekomendasi kepada Kemensos, terdapat sejumlah poin catatan KPK terkait bansos. Berdasarkan kajian, ada beberapa permasalahan bansos yang dinilai perlu diperhatikan.

Salah satunya ialah akurasi data penerima bansos. Baik dalam hal kualitas data, transparansi, hingga pemutakhiran.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya sudah berdiskusi dengan Risma terkait program-program di Kemensos. Tujuannya ialah agar program-program pengentasan masalah sosial bisa berjalan dengan baik.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas