TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani (DKN Gerbang Tani) Idham Arsyad menilai penerapan Program Kartu Tani yang tidak berjalan maksimal harus dievaluasi.

Pernyataan tersebut merespons kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait efektivitas subsidi pupuk sehingga produktivitas pertanian rendah.

Dikatakan Idham Arsyad, di beberapa kasus seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh, pupuk bersubsidi tidak cukup tersedia di pasar.

“Kita menduga ada permainan yang menyebabkan pupuk subsidi tidak tersedia. Padahal petani hanya bisa belanja menggunakan Kartu Tani sementara banyak petani yang belum memiliki Kartu Tani,” katanya, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Jokowi Tagih Hasil dari Subsidi Pupuk Bertahun-tahun

Menurut dia, buruknya tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi sampai ini tidak dievaluasi dan disentuh.

Padahal ini menjadi salah satu pokok masalah serapan pupuk tidak terpenuhi sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas.

Karena itu, Idham Arsyad mendorong Kementrian Pertanian untuk memastikan kesiapan seluruh sarana pendukung program Kartu Tani dan meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan pelaksanaan Kartu Tani apabila sarana pendukungnya dinilai belum siap.

"Banyak informasi yang didapat Gerbang Tani bahwa penggunaan Kartu Tani yang diperoleh dari berbagai daerah hingga Januari 2021, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya," katanya.

Dia mencontohkan di Blora, Jawa Tengah, petani yang sudah mendapatkan Kartu Tani namun masih kesulitan mendapatkan pupuk.

Kasus serupa juga dialami petani di Bantul. Bahkan di DIY, terdapat 27.000 Kartu Tani ditolak akibat salah input NIK.

"Pemerintah daerah juga sering kali kalah, belum memiliki kebijakan yang tegas terkait distribusi pupuk bersubsidi," katanya.

Hal lainnya adalah terkait kenaikan Harga Eceran tertinggi (HET), juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang belum tercover pupuk bersubsidi.

Karena itu, Gerbang Tani memberikan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi. Yakni, subsidi langsung dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.

Kedua, subsidi harga dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMDes sebagai alternatif penyaluran pupuk bersubsidi.

"Produktivitas pertanian tidak bisa diukur dari soal pupuk saja. Kita mesti mengevaluasi secara keseluruhan.

Seperti berkurangnya lahan pertanian, hama, musim, benih dan teknologi. Dibutuhkan kebijakan yang kuat untuk katahanan pangan dan menaikan kesejahteraan petani,” pungkas Idham Arsyad.