Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, realisasi bantuan sosial (bansos) di tahun 2020 hanya mencapai 97,09 persen. 

Risma mengatakan, realiasi anggaran bansos pada 2020 mencapai Rp123 Triliun dari pagu anggaran Kemensos yang sebesar Rp127 triliun. 

Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1/2021). 

"Bansos perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional itu pagunya Rp 127 triliun dengan realisasi Rp 123 triliun atau 97,09 persen," kata Risma di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu dengan NIK hingga Nomor KIS di dtks.kemensos.go.id

Kemudian Risma menjelaskan faktor yang menyebabkan bansos tidak terealisasi penuh. 

Pertama, kurang tercapainya target realisasi program kartu sembako yang datanya tidak lengkap dan menyebabkan bank Himbara selaku penyaluran bansos tunai kesulitan. 

"Data yang tidak lengkap menyebabkan gagal setting wallet sehingga membuat Himbara tidak berhasil menyalurkan bansos," kata Risma. 

Faktor kedua, kurangnya tercapainya bansos tunai disebabkan kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

Faktor ketiga adalah kendala bantuan sosial sembako jabodetabek yakni terdapat masalah dalam transportasi atau jasa angkut.

Baca juga: KPK Selidiki Besaran Komisi yang Diterima Mantan Mensos Juliari di Pengadaan Bansos Covid-19

Faktor ke empat bansos beras tidak terealisasi dikarenakan kondisi cuaca di beberapa wilayah yang cukup ekstrem. 

Sehingga terjadi penundaan di beberapa wilayah. 

Dan yang terakhir kendala bansos program keluarga harapan (PHK) banyak data yang tidak valid. 

"Ada fata KPM yang non eligible," ujar Risma.