Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, untuk mengecek keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan di ruang Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri, AMAN: Kita Nantikan Gebrakannya

Saat memimpin rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, berdasarkan daftar hadir yang ada, terdapat 18 anggota dari tujuh fraksi yang ada di DPR. 

"Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan dinyatakan rapat tertutup oleh umum," ujar Sahroni.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Masukan PPATK Terkait Pemantauan dan Penelusuran Keuangan Calon Kapolri

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, rapat untuk meminta penjelasan PPATK terkait dengan hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri. 

"Apakah ada aliran yg mencurigakan, baik di dalam negeri atau luar negeri," ucap Pangeran.

Harta kekayaan Listyo Sigit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

Jokowi menyampaikan usulan itu ke DPR pada Rabu (13/1/2021).

Listyo menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Harta kekayaan calon tunggal Kapolri, Listyo Sigit Prabowo terakhir dilaporkan pada Desember 2020.

Baca juga: JIK Dukung Pengajuan Komjen Listyo Sigit Prabowo Sebagai Kapolri

Baca juga: Sosok Komjen Listyo Sigit: Dekat dengan Jokowi, Mantan Ajudan Presiden, Kini Calon Tunggal Kapolri

Kala itu Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, per 11 Desember 2020 tercatat total harta kekayaan Listyo Sigit Prabowo sebesar Rp 8,21 miliar.

Harta Listyo Sigit Prabowo terbagi atas tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Tanah dan bangunan milik Listyo Sigit Prabowo berada di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur dengan nilai total Rp 6,15 miliar.

Harta transportasi dan mesin berupa satu unit Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp320 juta.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar Rp 975 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 869,73 juta.

Total harta kekayaan yang dimiliki Listyo Sigit Prabowo mencapai Rp 8,31 miliar.

Baca juga: Istana Harap DPR Proses Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Secara Cepat

Profil Listyo Sigit Prabowo

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pria kelahiran Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969 merupakan jenderal bintang 3 yang saat ini berusia 51 tahun.

Listyo merupakan lulusan akademi kepolisian tahun 1991.

Listyo juga pernah mengenyam pendidikan S-2 di Universitas Indonesia (UI).

Sebelum menjadi Kabareskrim, Listyo pernah menduduki sejumlah jabatan penting di institusi kepolisian RI.

Karirnya mulai melejit saat menjabat Kapolres Kota Surakarta pada 2011.

Tepatnya, saat presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Dia kemudian dipindahtugaskan menjadi Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri pada tahun 2012.

Pada 2013, Listyo mengemban tugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Setahun setelahnya, Listyo diminta menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014 lalu.

Dua tahun setelahnya dia menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2016.

Kemudian, Listyo menjabat sebagai Kadiv Propam Polri pada 2018 dan Kabareskrim pada 2019.

Ada sejumlah peristiwa yang menyedot perhatian publik selama masa kepemimpinan Listyo di Bareskrim, satu di antaranya yakni penangkapan terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun.

Listyo juga membongkar praktik suap terkait pelarian Djoko Tjandra yang ternyata melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Prasetijo Utomo.

Pada Desember 2020, Bareskrim juga menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang terkatung-katung sejak April 2017.

Namun, Tim Advokasi Novel menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap kedua pelaku tersebut.

Baca juga: Ajukan Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri, Sahroni : Presiden Permudah Pekerjaan Komisi III DPR

Diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri

Komjen Listyo Sigit Prabowo satu-satunya nama yang diajukan Jokowi ke DPR untuk mengikuti proses fit and proper test.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Nama itu diumumkan setelah Puan Maharani menerima Surat Presiden (Supres) untuk calon Kapolri yang dibawa langsung Mensesneg Pratikno ke DPR.

Puan Maharani menyatakan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal yang diusulkan presiden.

"Bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak Listyo Sigit Prbaowo yang saat ini menjabat Kabareskrim di Polri," kata Puan.

Nantinya, DPR akan segera memproses dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

"Setelah hari ini terhitung 20 hari ke depan, kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang yaitu Listyo Sigit Prabowo," ujarnya.

Turut hadir pimpinan DPR lainnya adalah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

Baca juga: Gaji Listyo Sigit Prabowo, Calon Kapolri Tunggal jika Resmi Dilantik, Dapat Tunjangan Rp 43,6 Juta

Sisihkan 12 Komjen

Terpilihnya Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri usulan Presiden Jokowi secara otomatis juga menyisihkan perwira tertinggai di tubuh Polri.

Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) telah merangkum 13 Komjen Polri yang disebut berpeluang gantikan Idham Azis termasuk Listyo Sigit.

Berikut nama-nama Komjen yang tak dipilih Jokowi untuk menjadi calon Kapolri, seperti yang pernah dirangkum IPW:

1. Wakapolri Gatot Edi, alumni Akpol 88 A, kelahiran 28 Juni 1965, masa dinas 30 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya.

2. Irwasum Agung Budi, alumni Akpol 87, kelahiran 19 Februari 1965, masa dinas 26 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Jabar. Akpol 87 menjadi kendala mengingat Kapolri Idham Azis adalah juniornya di Akpol 88 A.

3. Kabaintelkam Rycko AD, alumni akpol 88 B, kelahiran 14 Agustus 1966, pernah menjadi Kapolda Sumut, Gubernur Akpol, dan Kapolda Jateng. Muncul pertanyaan, mungkinkah terjadi mantan ajudan Presiden SBY akan menjadi Kapolri era Jokowi.

4. Kabaharkam Agus Andriyanto, alumni Akpol 89, kelahiran 16 Februari 1967, pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara.

5. Kalemdikpol Arief Sulistyanto, alumni akpol 87, kelahiran 24 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Kalbar, Deputi SDM, dan Kabareskrim. Akpol 87 menjadi kendala mengingat Kapolri Idham Azis adalah juniornya di Akpol 88 A.

6. Kepala BNPT Boy Rafli, alumni akpol 88 B, kelahiran 25 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Papua.

7. Kepala BNN Petrus Golose, alumni Akpol 88, pejabat baru di BNN menggantikan Komjen Heru Winarko yang pensiun Desember lalu.

8. Ketua KPK Firli Bahuri, alumni Akpol 90, lahir 8 November 1963, masa dinas tinggal setahun lagi, dan pernah menjadi Kapolda Sumsel.

9. Waka BSSN Dharma Porengkun alumni Akpol 88A lahir 12 Januari 1966, dan belum pernah menjadi Kapolda.

10. Sestama Lemhanas Didi Widjarnadi, alumni Akpol 86, kelahiran 14 Januari 1963, masa dinas tinggal 1,5 bulan lagi.

11. Sestama BIN Bambang Sunarwibowo, alumni akpol 88 B, lahir 24 Mei 1966, pernah menjadi Asrena, dan belum pernah menjadi Kapolda.

12. Irjen Depkumham Andal BR, alumni akpol 88 B, kelahiran 23 Juni 1866, pernah menjadi Kapolda Sultra, Maluku, dan Kapolda Kepri.

(Tribunnews.com/Fajar/Igman Ibrahim/Chaerul Umam)