Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Kapolri

Begini Saran Senator Papua Barat untuk Calon Kapolri yang Baru

Senator Papua Barat Filep Wamafma memberikan pesan sekaligus harapan bagi Kapolri yang baru bila terpilih.

Begini Saran Senator Papua Barat untuk Calon Kapolri yang Baru
Ist/Tribunnews.com
Dr Filep Wamafma, Senator/Anggota DPD RI dari Papua Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan segera memasuki masa pensiun. 

Senator Papua Barat Filep Wamafma memberikan pesan sekaligus harapan bagi Kapolri yang baru bila terpilih.

Pertama, Kapolri yang baru harus memperhatikan eksistensi UU Otsus dalam hal pengangkatan Kapolda di Tanah Papua.

Pasal 48 ayat (5) UU Otsus memberikan batasan definitif yaitu bahwa pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.

"Ini berarti, perlu ada persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua sebelum nama calon disahkan. Melihat historisitas UU Otsus, maka sesungguhnya persetujuan Gubernur Papua (dan Papua Barat) adalah dalam rangka mengakomodasi Orang Asli Papua (OAP) dalam jajaran elite Polda," kata Filep melalui keterangannya, Jumat (15/1/2021). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Filep menambahkan, pengangkatan perwira, di lingkungan Polda Papua dan Papua Barat wajib mengutamakan OAP.

Demikian halnya juga terkait pemberdayaan putra putri asli Papua dalam penempatan jabatan struktural terutama Polres-polres di Tanah Papua, termasuk juga rekrutmen anggota polisi di tanah Papua yang wajib mengutamakan anak-anak OAP.

Baca juga: Wakapolri Legawa Komjen Listyo Jadi Kapolri: Saya Mendukung Penuh

Hal tersebut wajib dilakukan guna meningkatkan kepercayaan OAP kepada pemerintah, kepada aparat dan seluruh kebijakannya.

Tidak hanya cukup di situ, menurut Filep, salah satu persoalan terbesar yang menjadi akar masalah di Papua ialah penegakan hukum yang seringkali melanggar HAM di Papua.

Untuk itu Filep berharap kepada Kapolri yang baru agar mengubah secara tegas pendekatan keamanan menjadi pendekatan kasih dengan memperhatikan kearifan lokal Papua.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas