TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan segera memasuki masa pensiun. 

Senator Papua Barat Filep Wamafma memberikan pesan sekaligus harapan bagi Kapolri yang baru bila terpilih.

Pertama, Kapolri yang baru harus memperhatikan eksistensi UU Otsus dalam hal pengangkatan Kapolda di Tanah Papua.

Pasal 48 ayat (5) UU Otsus memberikan batasan definitif yaitu bahwa pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.

"Ini berarti, perlu ada persetujuan dari Gubernur Provinsi Papua sebelum nama calon disahkan. Melihat historisitas UU Otsus, maka sesungguhnya persetujuan Gubernur Papua (dan Papua Barat) adalah dalam rangka mengakomodasi Orang Asli Papua (OAP) dalam jajaran elite Polda," kata Filep melalui keterangannya, Jumat (15/1/2021). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Filep menambahkan, pengangkatan perwira, di lingkungan Polda Papua dan Papua Barat wajib mengutamakan OAP.

Demikian halnya juga terkait pemberdayaan putra putri asli Papua dalam penempatan jabatan struktural terutama Polres-polres di Tanah Papua, termasuk juga rekrutmen anggota polisi di tanah Papua yang wajib mengutamakan anak-anak OAP.

Baca juga: Wakapolri Legawa Komjen Listyo Jadi Kapolri: Saya Mendukung Penuh

Hal tersebut wajib dilakukan guna meningkatkan kepercayaan OAP kepada pemerintah, kepada aparat dan seluruh kebijakannya.

Tidak hanya cukup di situ, menurut Filep, salah satu persoalan terbesar yang menjadi akar masalah di Papua ialah penegakan hukum yang seringkali melanggar HAM di Papua.

Untuk itu Filep berharap kepada Kapolri yang baru agar mengubah secara tegas pendekatan keamanan menjadi pendekatan kasih dengan memperhatikan kearifan lokal Papua.

Dia juga menekankan dialog pada Kapolri yang baru, dengan menjadikan tokoh adat, agama dan masyarakat sebagai mitra kerja di daerah.

Kerjasama yang terjalin akan mampu mengubah persepsi OAP tentang pembangunan di Tanah Papua.

"Pendekatan kasih dan perhatian yang lebih kepada OAP, akan memberikan dampak bagi terciptanya kedamaian di Tanah Papua," ujarnya. 

Dalam kaitan dengan hal itu pula, Filep berharap agar Kapolri yang baru berani untuk membuka ruang demokrasi, terutama bagi para mahasiswa, LSM para aktivis demokrasi di Tanah Papua, seraya menjamin dan melindungi baik perorangan maupun Lembaga, semua Pekerja HAM di Tanah Papua. 

“Kita menaruh optimis pada calon Kapolri ini, apalagi kabarnya ia yang menangani kasus Djoko Tjandra dan Novel Baswedan. Saya berharap Komjen Listyo juga memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan yang ada di Papua," ucapnya. 

Selain kasus-kasus pelanggaran HAM yang perlu diperhatikan lagi oleh Kapolri yang baru, Filep juga mengingatkan kejahatan-kejahatan lain seperti korupsi, illegal fishing, illegal loging, dan illegal mining di Tanah Papua, harus ditindak secara tegas.

Alam Papua yang kaya tidak boleh dijadikan sarang bagi para penjahat kerah putih. 

“Saya cuma mau sampaikan, jika nanti sudut pandang Polri hanya berasal dari satu bisikan saja dalam menyelesaikan masalah, ia tak ubahnya seperti macan ompong, tapi kali ini saya coba menaruh optimis," pungkas Filep.