TRIBUNNEWS.COM - Masih terus naiknya kasus Covid-19 di Indonesia disebut sebagai alarm bagi pemerintah dalam memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona.

Hal itu diungkapkan oleh ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani.

Satu di antaranya ialah mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang dinilai Laura belum menunjukkan hasil.

"Yang harus dievaluasi ya kebijakan PPKM, PPKM belum berhasil, sudah hampir seminggu, kasusnya tidak menurun malah naik," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Rekor Lagi, 12.818 Kasus Baru Covid-19, Epidemiolog: Indonesia Belum Capai Puncak Wabah

Baca juga: PSSI Mau Semua Pesepakbola Profesional Dapat Prioritas Vaksin Covid-19, Apa Respons Pemain Liga 1?

Laura menilai kebijakan PPKM tidak dilakukan secara tegas.

"Di lapangan bahkan terkesan tidak ada kebijakan PPKM," ungkapnya.

Laura juga mencontohkan adanya poin dalam PPKM yang mana operasi yustisi akan digiatkan.

"Namun pada kenyataannya operasi yustisi masih minim dan tidak seketat PSBB di awal, harusnya sekarang lebih ketat," ujarnya.

Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah disebut Laura sudah baik.

"Akan tetapi, implementasi di lapangan masih sangat kurang."

"Sehingga goal yang ingin dicapai tidak maksimal karena terbukti," ungkapnya.

Menurut Laura, masih banyak adanya kelonggaran dan kefleksibilitas, yang membuat masyarakat masih jauh dari kepatuhan akan protokol kesehatan.

Baca juga: UPDATE: Total 2.798 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 1.950 Sembuh, 168 Meninggal Dunia

Baca juga: Keliru, Rencana Menkes Bolehkan yang Divaksinasi Covid-19 Terbang Tanpa Tunjukkan Hasil Tes PCR

Harus Fokus pada 3T + I

Lebih lanjut, Laura berharap pemerintah lebih fokus pada 3T + I, yakni testing, tracing, treatment, ditambah dengan isolasi.