Pemerintah Ingatkan Masyarakat untuk Terus Waspada, Wilayah di Sulbar Daerah Aktif Gempa
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk terus waspada karena ada wilayah di Sulbar yang merupakan daerah aktif gempa.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo telah meluluh lantakkan sebagian wilayah di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk terus waspada karena ada wilayah di Sulbar yang merupakan daerah aktif gempa.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan Sulawesi Barat memiliki sesar sehingga masyarakat harus terus mengantisipasi terjadinya gempa.
"Sulbar memang ada yang sangat aktif dan memang ada sesarnya. Memang itu diharapkan bisa menjadi kewaspadaan masyarakat dan pemda," kata Raditya dalam konferensi pers virtual, Minggu (17/1/2021).
Salah satu bentuk kewaspadaan yang diperlukan adalah membangun infrastruktur yang tahan gempa.
"Bagaimana mengembangkan infrastruktur di sana, karena rawan gempa. Jadi infrastrukturnya harus kuat terhadap gempa termasuk khususnya infrastruktur umum, fasilitas umum," jelas Raditya.
Raditya lantas menjelaskan sejarah terjadinya gempa di Sulbar.
Misalnya, pada 11 April 1976, gempa 6,3 M menimpa Polewali Mandar.
Gempa ini memunculkan tsunami dan 13 orang meninggal.
Kemudian pada 23 Februari 1969, gempa berkekuatan 6,9 M di kedalaman 13 kilometer juga terjadi di Desa Maliaya, Malunda, Sulbar.
Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 4 meter. Akibatnya 64 orang meninggal, 97 luka, dan 1.287 rumah rusak.
"Kemudian, 8 Januari 1984, gempa 6,7 M. Ratusan korban jiwa ada di Majene dan Mamuju," ujarnya.
Meski menyebut Sulbar sebagai daerah aktif gempa, Raditya membantah informasi yang menyebut warga Sulbar diminta keluar dari wilayah tersebut karena risiko yang cukup tinggi.
Baca juga: Kepala BNPB: Masyarakat Mamuju Jangan Mudah Terpengaruh Isu Hoaks Terkait Gempa
"Informasi di wilayah Sulawesi Barat terkait dengan potensi risiko gempa yang cukup besar dan diminta semua orang pergi, sudah dipastikan berita itu tidak benar," ujar Raditya.
Hal yang sama dikatakan Kepala BNPB Doni Monardo.