Tribun

Menteri Tjahjo Dorong PPATK Optimalkan Reformasi Birokrasi

PPATK merupakan lembaga independen di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). 

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Menteri Tjahjo Dorong PPATK Optimalkan Reformasi Birokrasi
Humas Kemenpan RB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendukung serta mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Menurutnya, pelaksanaan reformasi kelembagaan dan birokrasi menjadi salah satu poin penting untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia serta mewujudkan PPATK sebagai unit kecerdasan finansial kelas dunia (world class financial intelligence unit).

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Tanggapi Usulan Hapus Lembaga KASN

PPATK merupakan lembaga independen di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). 

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menjadi pembicara dalam Ceramah Reformasi Birokrasi dan Wawasan Kebangsaan dalam Forum Perencanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Kantor PPATK, Selasa (19/1/2021).

“PPATK memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi sebagai salah satu arah kebijakan dalam peningkatan nilai tambah ekonomi Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024,” ujar Tjahjo.

Baca juga: Gaji PNS 2021 Batal Naik, Tjahjo Kumolo Memastikan Belum akan Terealisasi Tahun Depan

Menteri Tjahjo menjelaskan perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap perkembangan teknologi keuangan dan pembayaran, yang menciptakan beragamnya modus TPPU dan TPPT Global. 

Hal tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh PPATK sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan program TPPU dan PPT yang berkesinambungan. 

Tantangan kedepan lainnya adalah proses bisnis yang belum terintegrasi. 

Proses bisnis merupakan hal penting bagi setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sebagai alat untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo: Wakaf Wujud Pengabdian ASN untuk Masyarakat

Upaya meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak dapat dilakukan oleh PPATK secara mandiri. 

Diperlukan kerja sama yang baik diantara pemangku kepentingan dalam memberantas pencucian uang di Indonesia. 

Untuk itu, penataan organisasi dan proses bisnis yang disesuaikan dengan visi, misi, tugas dan fungsi, serta rencana strategis PPATK harus segera dilakukan.

“Reformasi birokrasi yang digulirkan harus dapat membawa implikasi yang riil terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dan di PPATK pada khususnya,” katanya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas