TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara terkait Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sempat positif Covid-19 namun tidak diketahui publik.

Menurut Moeldoko apabila ada Menteri yang terpapar virus Corona maka hanya beberap orang saja yang perlu mengetahuinya untuk kepentingan pelacakan.

"Sehingga kalau terjadi di menteri, cukup beberpa orang yang tahu, setelah itu langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan agar semua hal yang berkaitan dengan tracing bisa berjalan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Moeldoko mengatakan para Menteri KIM membatasi ruang lingkup kerjanya masing-masing.

Baca juga: Kisah Aisyah, Bocah di Tangsel Hidup Sebatang Kara Setelah Ibunya Wafat Karena Covid-19

Baca juga: Thailand Akan Penjarakan Warganya yang Sebar Hoaks soal Vaksin Covid-19 di Medsos

Para Menteri tidak pernah berada dalam area publik yang terlalu besar. 

"Kami ini yang ada di kabinet sangat tahu persis ruang lingkup kerja kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa dan seterusnya, yang jelas kita tidak dalam kontek Covid ini tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. karena kita semua membatasi itu," katanya.

Hal itu berbeda apabila para menteri beraktivitas dalam ruang lingkup kerja yang luas. Apabila terpapar Covid-19 maka harus banyak yang mengetahuinya.

"Kami-kami para menteri ini memiliki tugas yang relatif mudah dikenali dengan baik. Kita punya instrumen kesehatan yang bisa setiap saat diberitahu untuk melakukan tracing dan seterusnya dan mudah dikontrol. Jadi dalam konteks ini case yang kita lihat ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto donorkan plasma convalescent/konvalesen untuk terapi penyembuhan Covid-19. Donasi plasma konvalesen untuk penyembuhan Covid-19 hanya bisa dilakukan oleh penyintas atau mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. 

Sempat terpaparnya Airlangga oleh virus Corona tidak diketahui publik sebagaimana pejabat lainnya seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.