Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim 
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM terkait bentrokan antara FPI dan Polri yang berujung tewasnya 6 laskar di jalan tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat.

Hal itu telah sesuai dengan perintah dengan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti fit and proper test di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021) kemarin.

"Rekomendasi pasti ditindaklanjuti," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Tak Puas dengan Temuan Komnas HAM, TP3 Akan Ambil Langkah Hukum atas Tewasnya 6 Laskar FPI

Namun demikian, Andi mengaku masih belum menerima surat rekomendasi dari Komnas HAM. 

"Penyidik belum terima," pungkasnya.

Baca juga: Amien Rais Bakal Buat Buku Putih Terkait Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Diberitakan sebelumnya, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berbicara perihal kasus tewasnya 6 laskar FPI oleh personel Polri di jalan tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Listyo menerangkan Polri menghormati surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM yang menemukan dugaan adanya pelanggaran HAM di dalam kasus tersebut.

Baca juga: Komjen Sigit Bakal Tindaklanjuti Rekomendasi Insiden Laskar FPI, Komnas HAM: Ambil Langkah Lidik

Ia menuturkan pihaknya akan mematuhi dan menindaklanjuti berkaitan dengan temuan Komnas HAM.

"Terkait rekomendasi komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindak lanjuti rekomendasi dari komnas HAM. Tentunya kita akan ikuti," kata Listyo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Namun demikian, Listyo menyatakan keberatan kasus itu dihadapkan dengan penegakan hukum berkaitan dengan protokol kesehatan yang tengah dilakukan kepada salah satu petinggi pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Apalagi, kasus masyarakat yang terpapar Covid-19 terus meningkat setiap harisnya.

"Perlu dibedakan protokol kesehatan harus kita tegakan. Karena keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Bagaimana masyarakat tetap bisa kita jaga. Kita lihat angkanya sudah 14 ribu. Jadi protokol kesehatan harus tetap kita proses dan untuk KM 50 kita ikuti rekomendasi Komnas HAM," pungkasnya.