Penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Bukti Negara Pro Keberagaman dan Kebhinekaan
Sidarto mengatakan, dengan ditunjuknya Listyo Sigit Prabowo, berarti sudah ada dua Kapolri yang berasal dari kalangan nasrani.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menyambut baik penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Sidarto mengatakan, dengan ditunjuknya Listyo Sigit Prabowo, berarti sudah ada dua Kapolri yang berasal dari kalangan nasrani.
Pertama, Jendral Polisi Widodo Budidarmo yang menjabat Kapolri pada 1974 - 1978.
Kemudian Listyo Sigit Prabowo yang akan menggantikan Jendral Polisi Idham Aziz.
"Ini saya tangkap sebagai suatu sikap presiden bahwa negara kita adalah negara yang pro keberagaman, pro kebhinekaan," ucap Sidarto dalam sesi wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Jumat (22/1/2021).
Penunjukan Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri merupakan bukti kuat bahwa negara mengutamakan mereka yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk menempati suatu jabatan.
Baca juga: Setneg Segera Proses Surat Persetujuan DPR Soal Pengangkatan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri
"Siapapun yang punya integritas dan kapasitas, dia berhak untuk diangkat. Tanpa memandang suku, agama, atau apapun," ujar Sidarto.
"Idham Azis dulu dari Bugis. Sekarang Sigit dari Maluku kalau tidak salah. Bagi saya tidak masalah," sambung dia.
Sidarto berharap, saat Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat Kapolri, jajaran kepolisian RI nantinya dapat lebih menjunjung tinggi keadilan.
Penegakan hukum, lanjut Sidarto, tidak boleh lunak ke atas tapi keras ke bawah.
"Saya harapkan, saat beliau menjabat sebagai Kapolri betul-betul, polisi tidak hanya sebagai penegak hukum tapi juga menjunjung tinggi perikeadilan. Jangan melunak ke atas tapi keras ke bawah. Itu yang penting," kata Sidarto.
Selain itu, diharapkan performa Instansi Polri nantinya tidak akan kalah greget dari Kejaksaan Agung RI dan KPK.
"Kita harapkan supaya ada greget. Jangan kalah sama Kejagung dan KPK untuk memberantas yang di atas. Tapi penegakan hukum di kalangan rakyat kecil lebih manusiawi," pungkas Sidarto.