Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR, Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI.

Sukamta pun meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Subianto segera bergerak.

Baca juga: Mensos Tri Rismaharini Kirim Tim Pastikan Kebutuhan Logistik Korban Banjir di Paniai Papua Terpenuhi

"Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada satu personil TNI gugur, kemudian masih dibulan ini ada satu lagi yang gugur," ujar Sukamta dalam keterangannya, Minggu (24/1/2021).

Menurutnya, terus terjadinya penembakan terhadap personel TNI-Polri, menandakan intensitas gangguan Kamtibmas di Papua masih tinggi.

"Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak," ujar Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang terlalu lunak.

Baca juga: Suasana Haru Pemakaman Pratu Roy Febrianto, Prajurit TNI yang Gugur Dalam Kontak Tembak di Papua

Sehingga, kelompok separatis masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat dan warga sipil.

"Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan," kata Sukamta.

Baca juga: Dua Prajurit TNI Gugur Setelah Kontak Tembak dengan KKB di Intan Jaya Papua, Berikut Kronologinya

"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," sambungnya.

Karena itu, Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif, dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.

"Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan," ujar Sukamta.

Dua Prajurit TNI Gugur Setelah Kontak Tembak dengan KKB