Diperiksa KPK 5 Jam Terkait Kasus Suap Ekspor Benur, Eks Caleg Gerindra Ini Bungkam
KPK merampungkan pemeriksaan terhadap eks caleg dari Partai Gerindra, Ery Cahyaningrum, Rabu (27/1/2021).
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan terhadap eks caleg dari Partai Gerindra, Ery Cahyaningrum, Rabu (27/1/2021).
Ery digarap tim penyidik selama 5 jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ery yang keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 17.26 WIB, mulanya terlihat seperti kebingungan.
Begitu sampai di bibir pintu keluar, Ery kembali memasuki kantor komisi antikorupsi.
10 menit kemudian, Ery akhirnya baru benar-benar keluar dari markas KPK.
Ery yang mengenakan blazer hitam sembari menjinjing tas di lengan kirinya tidak mau berkomentar apa-apa begitu dicecar para pewarta.
Baca juga: KPK Lelang Satu Set Perhiasan Senilai Rp245,1 Juta Terpidana Suap Lahan Makam
Ia terus bungkam sampai akhirnya menumpangi mobil Honda Mobilio warna putih.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Ery Cahyaningrum diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali melalui keterangannya, Rabu (27/1/2021).
Dalam perkara ini KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka.
Baca juga: Giat Geledah di Medan, KPK Amankan Dokumen Kasus Korupsi Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
Enam orang sebagai penerima suap yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; stafsus Menteri KP, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Amiril Mukminin; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; dan staf istri Menteri KP, Ainul Faqih.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.
Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca juga: Covid-19 Menyelinap ke Rutan KPK Diduga dari Tahanan yang Berobat
