TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021) pukul 09.40 WIB.

Tidak hanya melantik sebagai Kapolri, Sigit juga mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi, dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Polisi.

Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit berjalan mulus pada Rabu (20/1/2021) lalu.

Dari sembilan Fraksi di Komisi III DPR RI, semuanya resmi menyetujui pengangkatan Sigit sebagai Kapolri.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Dilantik Jadi Kapolri

Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021.

"Hari ini secara resmi, Bapak Presiden telah melantik saya menjadi Kapolri yang ke-25," kata Sigit, dalam kanal YouTube Sekretaris Presiden, Rabu (27/1/2021).

Setelah resmi menjadi Kapolri, Sigit berharap Polri akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia pun akan menampilkan bagaimana Polri berkerja dengan tegas namun tetap humanis.

Baca juga: Akan Dilantik sebagai Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Punya Komitmen, Apa Saja Itu?

"Tentunya (kami akan tampilkan) bagaimana Polri yang tegas namun humanis, Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan memberikan pelayanan secara transparan dan berkeadilan," ujar Sigit.

Komitmennya ini akan dibarengi dengan berbagai rencana transformasi di tubuh Polri.

Ia pun menyebut terkait transformasi di empat bidang hingga 16 program kegiatan yang telah diusungnya saat menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (20/1/2021) lalu.

"Ini menjadi komitmen kami bagaimana harapan masyarakat kepada Polri betul-betul bisa kami tindaklanjuti."

"Seperti yang kami tuangkan dalam rencana transformasi di 4 bidang dan nanti kita laksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan," ujarnya.

Program Kapolri Baru

Dalam fit and propher test dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (20/1/2021), Listyo Sigit mengaku akan mewujudkan Polri yang Presisi.

Adapun, presisi merupakan singkatan dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan.

Sigit mengaku ingin memperkenalkan konsep Presisi ini menjadi gambaran dari Polri kedepan.

"Merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi.

"Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan," kata Sigit saat menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: SAH! Listyo Sigit jadi Kapolri Gantikan Idham Azis, Catat Janji dan Program Kapolri Baru

Baca juga: Digelar di Istana Negara, Pelantikan Kapolri Listyo Sigit Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi dilaksanakan pada 4 (empat) bidang.

Pertama, transformasi di bidang organisasi transformasi.

Kedua, di bidang operasional transformasi.

Ketiga, di bidang pelayanan publik.

Keempat, transformasi di bidang pengawasan.

Selain itu, Sigit pun membeberkan 16 program prioritas yang akan dilakukannya saat menjabat sebagai Kapolri.

Berikut 16 program prioritas yang akan dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari akun resmi Instagram Divisi Humas Polri:

1. Penataan kelembagaan

2. Perubahan sistem dan metode organisasi

3. Menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era Police 4.0

4. Perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0

5. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

6. Penegakan kinerja penegakan hukum

7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19

8. Pemulihan ekonomi nasional

Baca juga: Rabu 27 Januari Pelantikan Kapolri Listyo Sigit, Nasib Kursi Kabareskrim hingga Hari Penting Jokowi

Baca juga: Soroti Janji-janji Kapolri Listyo, IPW: Percayalah Itu Tidak Akan Bisa Dipenuhi

9. Menjamin keamanan program prioritas nasional

10. Penguatan penanganan konflik sosial

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri

12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas

13. Pemantapan komunikasi publik

14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan

15. Penguatan fungsi pengawasan

16. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (publik complaint).

(Tribunnews.com/Maliana)