Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim 
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis memastikan vaksin sinovac Covid-19 yang telah beredar di Indonesia dijamin kehalalan dan kesuciannya untuk diedarkan ke masyarakat. 

Cholil juga membantah adanya anggapan fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan pesanan. Dia menegaskan tidak akan mungkin menyalahgunakan penerbitan fatwa MUI.

"Betapa dosanya kalau kita main main dengan fatwa, kalau kita berani-beraninya fatwa tanpa melalui isi masalahnya maka kita berani-beraninya masuk neraka," katanya dalam diskusi daring, Sabtu (30/1/2021).

Ia menegaskan ulama yang berada di MUI tak akan mungkin sembarangan mengeluarkan fatwa. Sebab, kata dia, fatwa juga bentuk tanggungjawabnya kepada Allah SWT.

Baca juga: Wakil Ketua MUI Kritik Pernyataan Nadiem soal Seragam Sekolah, Nilai Mendikbud Terkesan Menuntut

"Kita gak berani main main dengan fatwa, tidak bisa kita berkedatangan dengan pesanan, belian, tidak mungkin, para ulama tidak mungkin mengorbankan itu yang sudah belajar mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah SWT," jelasnya. 

Lebih lanjut, Cholil mengatakan MUI juga telah memberikan keputusan fatwa yang bisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan, dia menelisik runutan proses pembuatan vaksin tersebut.

"Karena itu saat kita meneliti tentang Sinovac itu dipastikan dulu dari apa, ternyata dari virus yang dilemahkan bahkan dimatikan kemudian di tanam di sel ginjalnya kera itu, kemudian di kembangbiakkan dan termasuk melalui serum darah anak sapi," bebernya.

Baca juga: Menkes : 12 Juta Dosis Vaksin Sinovac Siap Distribusikan Minggu Ketiga Februari

Baca juga: 8 Fitur Terbaru WhatsApp 2021, Tersedia Pemindai Wajah dan Sidik Jari

Di sisi lain, ia memastikan vaksin Sinovac tidak terbuat dari bahan dasar babi ataupun serapan sari dari tubuh manusia. Dia menjamin kehalalan vaksin sinovac.

"Oleh karena itu, kita menyatakan vaksin corona Sinovac itu adalah suci penegasan adalah halal, padahal halal itu pasti adalah sesuatu yang suci karena tidak mungkin dikatakan halal kalau tidak suci," tandasnya.

Pekan ketiga

Bio Farma tengah memproduksi 15 juta bulk atau bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari 15 juta bulk tersebut, dihasilkan 12 juta dosis vaksin.

Proses produksi akan selesai pada Minggu kedua Februari dan selanjutkan siap didistribusikan pada Minggu ketiga.

"15 juta bahan baku vaksin Sinovac nantinya akan diproduksi menjadi 12 juta dosis (Sinovac) yang
akan selesai (produksi) di minggu kedua bulan Februari,"  ungkapnya dalam webinar 'Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit', Sabtu (30/1/2021).

Baca juga: Tembus Rekor Lagi: Penambahan 14.518 Kasus Covid-19 Pada 30 Januari, Total 1.066 Juta Orang

Baca juga: DPRD DKI Soroti Lemahnya Prokes di Fasilitas Kesehatan dan Layanan Publik

Baca juga: Menkes : Hingga 29 Januari, Sudah 490 Ribu Nakes Divaksinasi

Mantan wamen BUMN ini menuturkan, 12 juta dosis vaksin akan digunakan untuk tahapan vaksinasi bagi pelayan publik yang rencananya dimulai pada Maret.

"Kami akan siap lagi 12 juta dosis di minggu ketiga Februari dan rencananya kami akan siap lagi sebanyak 15 juta dosis lagi di bulan Maret. Jadi itu schedulenya," ujar Budi.

Dalam proses distribusi vaksin Covid-19 kementerian kesehatan dibantu oleh aparat TNI dan Polri.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Bandung kemarin mengatakan, vaksin yang telah selesai diproduksi akan melewati proses quality control (QC).

Laporan QC tersebut akan dikirimkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk mendapatkan lot release.

Untuk TNI dan Polri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pelayan publik termasuk TNI dan Polri akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada Maret 2021.

Budi mengatakan, pelayan publik disuntik vaksin setelah tahapan tenaga kesehatan dan SDM kesehatan rampung pada akhir Februari ini.

Hal itu ungkap Budi dalam webinar 'Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit', Sabtu (30/1/2021)

"Sesudah tenaga kesehatan 1,5 juta orang diharapkan selesai akhir Februari. Kita akan masuk ke TNI dan Polri yang termasuk di kategori pelayan publik mulai awal Maret, kita sudah bisa melakukan suntikan (vaksin)," kata wakil menteri BUMN ini.

Baca juga: Sebanyak 10.242 Orang Sembuh dari Covid-19 pada 30 Januari, Total 862.502 Orang

Dengan target yang lebih luas, tahapan untuk vaksinasi pelayan publik memerlukan waktu yang lebih lama.

Setelah selesai, barulah vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum dibuka akhir April atau awal Mei 2021.

"Vaksinasi pelayanan publik ini akan terus berjalan sampai beberapa bulan karena memang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia 1 bulan atau 2 bulan. Sesudah layanan publik, diharapkan di akhir April kita sudah bisa mulai membuka terhadap seluruh penduduk Indonesia," jelas Budi.

Ia menuturkan, hingga Jumat 29 Januari 2021, sebanyak 490 ribu tenaga kesehatan telah mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Sampai kemarin kita sudah berhasil melakukan vaksinasi kepada sekitar 490 ribu tenaga kesehatan. Jadi diharapkan sampai akhir bulan ini, bisa melakukan vaksinasi kepada 500 ribu orang,"

"Target 1,5 juta tenaga kesehatan harus selesaikan Februari ini," sambung Budi.

Baca juga: Ukuran Makam Pasien Covid-19 di TPU Bambu Apus Diperkecil, Berikut Penjelasan Wagub DKI

Budi mengingatkan, vaksin Covid-19 yang disuntikan kepada 182 juta penduduk Indonesia dapat membentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

Sehingga diharapkan menjadi upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"70 persen dari rakyat Indonesia di atas usia 18 tahun diharapkan memiliki kekebalan karena disuntik vaksin sehingga virus tidak menular ke orang-orang lain, dengan demikian laju penularan virus dapat dikurangi," tutur dia.