"Golkar Institute akan mengadakan kajian geo-politik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas," katanya.

Ace menambahkan, pada 2 Februari nantinya misalnya, Golkar Institute akan menggelar ada diskusi secara daring.

Baca juga: Golkar Dorong Dibentuknya Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Diskusi bakal menghadirkan narasumber yang kompeten dan berkualitas.

Diskusi ini sekaligus menandai soft launching Golkar Institute, Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik.

Ada pun narasumber yang dihadirkan antara lain, Profesor Kishore Mahbubani, guru besar terkemuka dari National University of Singapore.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute, Airlangga Hartarto akan hadir sebagai opening speaker.

"Narasumber lainnya yang akan hadir dalam diskusi, Profesor Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang juga mantan Kepala Bappenas Kabinet Pembangunan VII," ujarnya.

Ditambahkanya, diskusi atau kursus pemerintahan dan kebijakan publik yang digelar Golkar Institute, awalnya akan digelar pada Januari tahun ini.

Namun, karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, maka program rutin ini diundur ke awal Februari.

Nanti, para kepala daerah terpilih dari Partai Golkar yang akan jadi peserta kursus atau diskusi.

"Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan pemerintahan bagi kepala daerah terpilih Pilkada 2020. Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021," jelas Ace.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada tiga bidang yang akan jadi fokus dari kursus pendidikan pemerintahan yang digelar Golkar Institute.

Pertama, bidang kepemimpinan. Bidang ini sangat penting untuk dikuasai karena bagaimana pun, semua kader partai adalah calon pemimpin partai politik.

Kedua, bidang politik pemerintahan yang juga sangat penting untuk jadi bekal para kader beringin yang akan berkiprah di legislatif atau pun eksekutif.

Ketiga, bidang public policy atau kebijakan ekonomi makro.

Selain itu, juga bidang lainnya seperti pemahaman di bidang public communications dan stakeholder management.