TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA- Lewat Golkar Institute, Partai Golkar berkomitmen mencetak kader-kader yang berkualitas. Kader-kader yang paham dan menguasai segala hal ihwal tentang pemerintahan dan juga ilmu kebijakan pubik.

Demikian diungkapkan Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Minggu (31/1/2021). 

Menurut politisi muda Partai Golkar kelahiran Pandeglang ini, Golkar Institute, diproyeksikan menjadi Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik. 

Partai Golkar serius membangun Golkar Institute yang akan jadi kawah candradimuka bagi para kader Golkar. 

Konsep pembelajaran pun dipersiapkan dengan matang. Pun, kurikulum, silabus dan lain-lainnya.

Bahkan, untuk merumuskan format yang ideal, Golkar Institute sampai berdiskusi dengan Profesor Kishore Mahbubani dari  Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura.

"Lewat Golkar Institute, para kader bisa berbagi pandangan tentang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik yang harus dikuasi oleh seorang calon pemimpin," kata Ace.

Baca juga: Megawati: Jika PDIP Terus Berjalan Beriringan dengan NU, Segala Ancaman Kebangsaan Bisa Diatasi

Ace menambahkan, Golkar Institute sendiri dibentuk dengan misi  menjadi sekolah partai yang terkemuka. 

Melalui Golkar Institute inilah, Partai Golkar akan mencetak kepemimpinan atau para calon pemimpin politik yang transformatif, kompeten, inovatif dan berintegritas.

"Calon pemimpin yang memiliki etos kerja yang tinggi, berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju," ujarnya.

Ada pun visi dari Golkar Institute, kata Ace, adalah untuk menuju kepemimpinan politik yang transformatif, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja dan berdaya saing. 

Serta berwawasan  global dalam  mewujudkan good government. Karenanya nanti, Golkar Institute bakal menggelar diskusi secara daring. Salah satunya membahas kebijakan geopolitik Indonesia ke depan. 

Baca juga: Ciptakan Politik Stabil, PKB Minta Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres 2024

"Golkar Institute akan mengadakan kajian geo-politik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas," katanya.

Ace menambahkan,  pada 2 Februari nantinya misalnya, Golkar Institute akan menggelar ada diskusi secara daring. 

Diskusi bakal menghadirkan narasumber yang kompeten dan berkualitas. Diskusi ini sekaligus menandai soft launching Golkar Institute, Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik. 

Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain, Profesor Kishore Mahbubani, guru besar terkemuka dari National University of Singapore. 

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute, Airlangga Hartarto akan hadir sebagai opening speaker. 

"Narasumber lainnya yang akan hadir dalam diskusi, Profesor Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang juga mantan Kepala Bappenas Kabinet Pembangunan VII," ujarnya.

Ditambahkanya, diskusi atau kursus pemerintahan dan kebijakan publik yang digelar Golkar Institute, awalnya akan digelar pada Januari tahun ini. 

Baca juga: Ciptakan Politik Stabil, PKB Minta Pilkada Serentak Berbarengan dengan Pilpres 2024

Tapi, karena pemberlakukan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, maka program rutin ini diundur ke awal Februari. 

Nanti, para kepala daerah terpilih dari Partai Golkar yang akan jadi peserta kursus atau diskusi.

"Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan pemerintahan bagi kepala daerah terpilih Pilkada 2020. Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021," ungkap Ace.

Menurutnya, ada tiga bidang yang akan jadi fokus dari kursus pendidikan pemerintahan yang digelar Golkar Institute. 

Pertama, bidang kepemimpinan. 

Bidang ini sangat penting untuk dikuasai karena bagaimana pun, semua kader partai adalah calon pemimpin partai politik. 

Kedua, bidang politik pemerintahan yang juga sangat penting untuk jadi bekal para kader beringin yang akan berkiprah di  legislatif atau pun eksekutif. 

Ketiga, bidang public policy atau kebijakan ekonomi makro. 

Selain itu, juga bidang lainnya seperti  pemahaman di bidang public communications dan stakeholder management.