Selain itu pemerintah juga menurut Yenti harus meringkas perizinan.

Semakin banyak dan panjang dalam memproses perizinan, maka semakin memperbesar peluang terjadinya suap.

"Praktek praktek suap untuk memuluskan perizinan tentu sangat mempengaruhi IPK," katanya.

Yenti mengatakan untuk memperbaiki IPK, pemerintah harus berupaya mengubah opini masyarakat semaksimal mungkin.

Sehingga langkah-langkah pembenahan yang dilakukan harus difokuskan pada aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Indeks persepsi kan opini jadi harus diubah opini. karena memang kan kesan. Kesannya belum tentu betul tapi investasi memperhatikan kesan," ujarnya.