Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Status DPO Djoko Tjandra Terhapus Imigrasi, Saksi Ahli: Divhubinter Bertanggung Jawab

Saksi ahli mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas buah dari kekeliruan adalah sumber pertama. Pernyataan ini ia sampaikan menjawab pertanyaan

Status DPO Djoko Tjandra Terhapus Imigrasi, Saksi Ahli: Divhubinter Bertanggung Jawab
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/1/2021). Sidang mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara suap penghapusan red notice Interpol Djoko Tjandra, dengan terdakwa eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, pada Senin (1/2/2021).

Dalam sidang ini, kubu Napoleon menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dakwaan, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Doktor Basuki.

Saksi ahli mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas buah dari kekeliruan adalah sumber pertama. Pernyataan ini ia sampaikan menjawab pertanyaan dari kubu Napoleon. 

Mulanya kuasa hukum Napoleon, Gunawan Raka bertanya ke ahli terkait surat pemberitahuan delete permanen red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra (JST) alias Djoko Tjandra di Lyon, Prancis yang ditandatangani Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo. Surat itu diberikan kepada pihak Ditjen Imigrasi.

"Ada satu surat yang ditunjukan ke keimigrasian yang ditandangani Sekretaris NCB, isi surat itu bersifat informatif yaitu memberitahukan red notice terdaftar di Lyon. Kemudian Divhubinter mengetahui itu sudah delete permanen. Divhubinter melalui Sekretaris NCB itu kirim surat pemberitahuan kepada imigrasi yang isinya menyampaikan bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah delete permanen," kata Gunawan.

Baca juga: Irjen Napoleon Sempat Minta Anak Buah Urus Perpanjangan Red Notice Djoko Tjandra

Namun pemberitahuan itu diartikan berbeda oleh pihak Ditjen Imigrasi. Ditjen Imigrasi justru menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar DPO. Penghapusan itu berdasarkan surat pemberitahuan Ses NCB Interpol terkait red notice Djoko Tjandra yang isinya sudah delete permanen. 

"Tapi pemberitahuan itu diartikan berbeda oleh pihak imigrasi, karena imigrasi memberikan keterangan dasar penetapan sistem itu karena adanya red notice, sehingga mereka menghapus nama JST dari daftar nama tersebut," lanjut dia.

Berkenaan dengan kondisi itu, kubu Napoleon bertanya siapa pihak yang bertanggung jawab atas kausalitas tersebut.

"Pertanyaan saya, rangkaian kegiatan itu, siapa yang bertanggung jawab dari sistem kausalitas (sebab akibat)?," tanya Gunawan. 

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara suap penghapusan red notice Interpol Djoko Tjandra, dengan terdakwa eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, pada Senin (1/2/2021).
Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara suap penghapusan red notice Interpol Djoko Tjandra, dengan terdakwa eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, pada Senin (1/2/2021). (tribunnews.com, Danang Triatmojo)

Saksi ahli kemudian menjelaskan bahwa jika ada suatu permohonan yang ditujukan ke instansi, namun instansi itu menerjemahkan berbeda dan berakibat terjemahan itu menimbulkan kondisi kausalitas, maka yang bertanggung jawab adalah pihak pertama yang membuat permohonan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas