Marzuki Alie Minta AHY Tidak Jadi Pemimpin Cengeng

Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya.

Saya juga telah menginstruksikan, kepada seluruh jajaran Partai Demokrat untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.

Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11-12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional.

Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen.

Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19; khususnya disiplin menjalankan perilaku 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).

Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus meningkatkan dan menjalankan kebijakan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.

Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah Tanah Air.

Baca juga: Benarkah Demokrat Usulkan Presidential Threshold 0 Persen Untuk Ajukan AHY di Pilpres 2024?

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

Teman-teman wartawan, agenda ketiga dalam commanders call tadi, Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius.

Yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.