Jokowi Nilai PPKM Tidak Efektif, Airlangga Klaim Ada Perbaikan di Sejumlah Provinsi
Beda dengan Presiden Jokowi, Menteri Airlangga Hartarto sebut PPKM menunjukkan adanya perbaikan di sejumlah daerah seperti Jabar, Bali, dan Yogyakarta
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas Jumat pekan lalu menyebut bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Kasus Covid-19 di daerah yang menerapkan PPKM tetap meningkat sementara ekonominya justru malah turun.
Berbeda dengan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menunjukkan adanya perbaikan di sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta.
"Dari 98 itu, juga 63 kabupaten kota masih merah. ini penurunan dari 92 wilayah (yang merah)," kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu, (3/2/2021).
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Berbasis Mikro Mulai dari RT/RW
Airlangga juga menyebut bahwa mobilitas penduduk mengalami penurunan di sejumlah sektor setelah diberlakukannya PPKM.
Menurutnya mobilitas yang masih tinggi terjadi di antaranya di tempat kerja dan pemukiman.
"Sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) tidak efektif.
Hal itu dikatakan presiden dalam rapat terbatas tertutup yang digelar Jumat lalu, (29/1/2021).
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif," kata Presiden dikutip dari video yang diunggah youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, (31/1/2021).
Baca juga: Pemprov DKI Pertimbangkan Opsi Lockdown Akhir Pekan
Pasalnya kata Presiden mobilitas masyarakat masih sangat tinggi meski telah diberlakukan PPKM.
Dampaknya, kasus Covid-19 tetap meningkat di wilayah yang memberlakukan PPKM.
"Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobilty-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi Covid-19 nya tetap naik," kata Presiden.
Sementara itu di satu sisi aspek ekonomi di 77 kabupaten atau kota di 7 provinsi yang menerapkan PPKM tersebut menjadi turun.
Baca juga: Tekan Angka Penularan Covid-19 di Ibu Kota, Gerakan Jakarta Bermasker Diluncurkan
Oleh karena itu, kebijakan PPKM tersebut tidak efektif.
"Menurut saya hati-hati ini (ekonomi) turun ada PPKM ini turun. Sebetulnya nggak papa asal Covid-19 nya juga turun, tapi ini engga," katanya.
Presiden mengatakan bahwa penyebab tidak jalannya kebijakan PPKM karena, implementasinya yang rendah.
Petugas tidak tegas dan konsisten dalam menerapkan PPKM.
"Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten ini masalah implementasi ini," pungkasnya.