TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Muhammad Qodari turut menanggapi ramainya isu pengambilalihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Qodari menilai, ada beberapa alasan yang membuat upaya pengambilahihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Menurutnya, hal itu terjadi karena ketidakpercayaan beberapa kader terhadap kepemimpinan AHY.

Terlebih adanya perbedaan sosok AHY dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Istana Enggan Tanggapi Surat AHY kepada Jokowi soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Itu Internal Partai

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini mengatakan, popularitas AHY berbeda jauh dengan SBY.

Padahal, AHY merupakan sosok yang disiapkan oleh SBY.

Tetapi dalam pencapaian dan popularitasnya, masih kalah jauh dari ayahnya.

"Memang AHY muncul suaranya di survey, tapi kan angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Popularitas SBY, kata Qodari, cukup tinggi pada tahun 2002-2004.

Sehingga, pada saat itu, SBY dapat membawa Partai Demokrat menjadi pemenang pilpres.

Kondisi itu pun akhirnya berlanjut hingga tahun 2009.

"Nah AHY bukan SBY. Ya memang tentara, tapi dari segi pengalaman, usia, penerimaan publik, jauh dibawah SBY," kata Qodari.

Keresahan sekelompok kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tersebut, lanjut Qodari juga dipengaruhi oleh dua hal.

Baca juga: Demokrat Nyatakan 100 Persen Tetap Solid Bersama AHY

Pertama, kegagalan AHY pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.

Kedua, AHY gagal menjadi cawapres di Pilpres 2019 lalu.

"Nah AHY yang terjadi justru dua kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena."

"Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat," ujar Qodari, dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, ada ketidakpercayaan kader terhadap AHY, yang dikhawatirkan justru akan membawa perolehan suara Demokrat melorot pada pemilu 2024 mendatang.

Sehingga, para kader tersebut hendak mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

Oleh karena itu, ia menyarankan, agar Partai Demokrat fokus melakukan penguatan organisasi.

Baca juga: Polemik Kudeta Partai Demokrat: Marzuki Alie Ambil Jalur Hukum, Moeldoko Sebut Seperti Dagelan

Ia menyebut Partai Demokrat tidak perlu mencari sosok pemimpin yang superstar seperti SBY atau AHY.

"Tapi butuh seseorang (pemimpin) yang lebih berkonsentrasi pada penguatan-penguatan institusi."

"Sehingga nanti partainya lebih awet, lebih permanen. Karena popular individu itu lebuh cepat naik dan turun," tururnya.

Istana Tak Akan Jawab Surat AHY

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan pihak Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu pengambilalihan kepemimpinan AHY.

Diduga, pengambilalihan ini melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Kader Partai Demokrat Jawa Barat Sebut Istana Kena Prank, Begini Penjelasannya

Baca juga: Demokrat : Kader Diundang Moeldoko Akan Diberikan Dana Tanggap Bencana Alam, Tapi Malah Bicara KLB

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Pak Presiden."

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno.

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat."

"Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.

Sebelumya diberitakan, AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).

Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Tatang Guritno)