TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDe,  Surya Paloh menginstruksikan seluruh jajarannya termasuk Fraksi di DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasam revisi UU Pemilu.

Saat ini, polemik revisi UU Pemilu menguat lantaran adanya pengaturan ulang (normalisasi) jadwal Pilkada di 2022 dan 2023.

Selain itu, isu mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden juga masih menuai polemik.

"Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Enggan Ikut Campur Urusan Internal Demokrat, Gerindra: Urusan Pemilu 2024, Belanda Masih Jauh

Surya Paloh menyatakan, perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.

Atas dasar itu, Partai NasDem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan.

Namun, NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Merespons arahan itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak di 2024.

"Berkaitan dengan itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI beserta jajaran akan melaksanakan dan mengawal arahan Ketua Umum Surya Paloh tersebut," demikian bunyi keterangan pers tersebut.