TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, mencuat adanya dugaan aliran uang dalam isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Partai Demokrat menyebut gerakan kudeta ini dengan sebutan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan jika ada dana awal yang dibagikan sebesar 25%.

Sementara, sisanya akan diberikan jika kudeta berhasil dilakukan.

"Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%."

"Sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," kata Riefky pada keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Guru Besar FEB UI Firmanzah Meninggal, Ketum Demokrat AHY Kenang Momen saat Diskusi Bersama

Menurut Riefky, tak mungkin gerakan kudeta diyakini oleh kader dan eks kader itu akan sukses jika tak ada dukungan yang besar.

"Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," tutur Teuku.

Sebelumnya, ia juga menegaskan, ada keterlibatan pihak luar dari Partai Demokrat soal isu kudeta ini.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ucap Riefky.

Baca juga: Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi, Singgung soal Senior Partai yang Kecewa Dipimpin AHY

Riefky menyebut, Moeldoko tak hanya mendukung namun juga berperan aktif falam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding adanya aliran dana pada gerakan kudeta itu.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB."