Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro menegaskan, Pemilu dan Pilkada Serentak tidak perlu disatukan pada tahun 2024 atau istilahnya Pemilu borongan. Menurut dia, menyatukan Pilkada dengan Pileg dan Pilpres sangat besar biayanya. 

"Yang lalu sudah borongan 5 kotak (suara), jangan ditambah lagi dengan dua kotak. 5Lima kotak saja sudah luar biasa ampun-ampun, kita sudah membuktikan bahwa terlalu berat, terlalu besar cost-nya."

"Terlalu mahal biaya yang harus kita tanggung, baik itu biaya yang bersifat mental maupun biaya fisik, biaya  dampak dampak terhadap bangsa dan masyarakat," kata Siti dalam diskusi virtual yang diselenggarakan LHKP, Minggu, (7/2/2021).

Siti mengatakan menyatukan Pemilu dan Pilkada sangat tidak realitis. Selain itu menyatukan pemilu dan Pilkada tampak hanya untuk sekedar uji coba saja.

Baca juga: Ketua Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu Penting Untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi

"Uji coba yang tak mempertimbangkan dampak dampak negatif," kata dia.

Menurutnya, menyatukan Pemilu dan Pilkada juga bertentangan dengan mindset dan culturset new normal yang didengungkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Perludem Soroti Perubahan Sikap Parpol yang Ingin Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Mindset tersebut yakni, bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi tidak menentu.

"Kita memasuki era disrupsi yang real, yang disitu kita dihadapkan pada satu realitas atau kenyataan, ketidakpastian yang sangat menyeruak," katanya.

Seharusnya kata dia, Mindset dalam menyelenggarakan pesta demokrasi harus berubah. Menurutnya tidak bisa mindset pesta demokrasi hanya politik praktis yang berdurasi pendek seperti selama ini terjadi. 

Desain Pemilu dan Pilkada seharusnya rasional, berkualitas dan berdampak positif terhadap pemerintahan.   

"Jangan sampai ada bad governace,  pemerintah yang buruk sehingga menimbulkan tadi itu yang saya sebutkan, seperti  divide governance. Jadi kita tidak mau, terpuruk."

"Kita ini sedang berkompetisi,  berkontestasi dengan negara-negara ASEAN dan lebih luas lagi ke Asia Pasifik," pungkasnya.