Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah siap mengantisipasi dan menghadapi kebakaran hutan dan lahan jika hal itu terjadi di tahun 2021.

Hal tersebut ditegaskan Mahfud usai memimpin Rakorsus Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Selasa (9/2/2021).

"Kami ingin menginformasikan bahwa kami sudah siap menanggulangi dan menghadapi musibah kebakaran kalau itu harus terjadi di tahun 2021," ujar Mahfud MD.

"Kami tadi rapat untuk membuat antisipasi dan nanti akan mendapat pengarahan langsung dari Presiden.  Kalau jadwalnya tidak berubah itu tanggal 17 Februari," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (9/2/2021). 

Baca juga: Cegah Karhutla, BNPB Mengajak Warga Riau Tak Buka Lahan Dengan Membakar

Sejak tahun 2016, kata Mahfud, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin sendiri penanggulangan kebakaran hutan ini dengan membentuk apa yang disebut Satgas Karhutla melalui sebuah Inpres dengan menunjuk Menko Polhukam sebagai koordinatornya. 

Baca juga: Ungkap Tekanan Internasional Akibat Karhutla di Indonesia, Menteri LHK: Singapura Selalu Mengejek

Kalau kita buka lembaran sejarah karhutla di Indonesia, kata Mahfud, hampir sepanjang zaman orde baru setiap tahun kita selalu ribut kebakaran hutan. 

Kemudian, kata dia, keributan itu terjadi terakhir pada tahun 2015 ketika tahun pertama Presiden Jokowi Presiden masih mendapat protes dari berbagai negara datang. 

"Tetapi dari tahun 2016 sampai sekarang semuanya sudah teratasi. Saudara bisa melihat tidak pernah ada berita pihak luar negeri mengkritik Indonesia atau memprotes pemerintah Indonesia karena kebakaran."

"Di tahun 2020 ini, tingkat kebakaran atau yang disebut transboundary haze, itu ternyata nihil, kosong. Nah kita gembira dengan itu," kata Mahfud. 

Mahfud MD juga menyinggung terkait dengan Undang-Undang yang dibuat oleh Singapura pada 2015 terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang pada pokoknya pemerintah Singapura boleh menangkap orang Indonesia yang membakar hutan yang asapnya sampai ke Singapura. 

Namun pada 2016, kata Mahfud, Indonesia tidak perlu meributkan Undang-Undang tersebut dengan Singapura meskipun menurutnya dari sudut ilmu hukum Undang-Undang itu salah karena melanggar kedaulatan teritori orang lain dalam asumsinya.

Mahfud mengatakan, Indonesia juga tidak pernah protes itu secara internasional. "Pada 2016 kita jawab itu dengan prestasi, Singapura tidak kita kirimi lagi asap," kata Mahfud. 

Mahfud berharap ke depan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi lebih baik. 

"Mudah-mudahan kita bisa ke depan menjadi lebih baik. Itu suatu kegembiraan yang jarang sekali di eritakan bahwa kita selama lima tahun terakhir ini tidak pernag ribut-ribut soal kebakaran hutan. Padahal dulu tiap tahun ribut. Ada orang sesak napas, asap, kekurangan masker, dan sebagainya," kata dia. 

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri LHK, Mendagri, Menteri PDTT, Panglima TNI, Kapolri, Wamen LHK, Gubernur di 15 Provinsi yang punya hutan rawan kebakaran secara virtual didampingi oleh Pangdam, Kapolda, Danrem, serta Kejaksaan Tinggi.