Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan agar semua pihak memberikan perhatian serius dalam penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan juga menjalankan Inpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulanan kebakaran Hutan dan lahan. 

Mahfud mengatakan Karhutla menjadi perhatian khusus Pemerintah untuk mencegah terjadinya kembali Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi pada tahun 2015 silam. 

Mahfud menyampaikan pesan tersebut saat membuka Rakorsus Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta pada Selasa (9/2/2021).

"Kita sudah punya pengalaman banyak sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita bisa menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis," kata Mahfud dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (9/2/2021).

Baca juga: BMKG: Ada Potensi Karhutla di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur

Mahfud juga mengingatkan agar semua pihak meningkatkan bobot kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi musim kemarau yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di tahun ini.

Baca juga: 138 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla Sepanjang Tahun 2020

"Kita harus mengarahkan langkah-langkah kita ke depan pada upaya-upaya tersebut, baik melalui pencegahan dengan kewaspadaan dalam monitoring cuaca, tidak harus menunggu sampai kemarau tiba," kata Mahfud. 

Mahfud menekankan penanganan Karhutla menjadi perhatian serius pemerintah karena setiap tahun Presiden memberikan arahan langsung kepada jajaran K/L, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri terkait hal tersebut. 

Mahfud mengatakan kasus Karhutla terus menurun membuktikan penanganan yang serius terhadap karhutla.

Ia menjelaskan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2020 tercatat sebanyak 296.942 ha.

Angka tersebut, kata Mahfud, jauh lebih kecil dibanding kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yakni 2,61 juta ha. 

Selain Karhutla, kata dia, Transboundary Haze Pollution atau Pencemaran Asap Lintas-Batas juga mengalami penurunan sejak tahun 2015. 

Mahfud mengatakan pada 2015 Transboundary Haze Pollution tercatat terjadi lebih dari dua bulan. 

Lalu pada tahun 2016, kata dia, juga terjadi Transboundary Haze Pollution pada akhir Agustus hingga September selama sekitar dua minggu. 

Kemudian, lanjutnya, Transboundary Haze Pollution pada tahun 2017 terjadi pada akhir Agustus sekira selama dua hari, dan pada tahun 2018 tidak ada transboundary haze. 

"Tahun 2019 tercatat transboundary haze selama 10 hari pada tanggal 13 hingga 22 September. Dan Alhamdulillah pada 2020 nihil transboundary haze," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan dalam penanganan dan pencegahan karhutla diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah dan juga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan.  

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dalam penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh seluruh pihak dari pusat ke daerah.

Upaya tersebut, kata dia, dilakukan melalui tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, mengajak masyarakat untuk turut mencegah Karhutla dan sinergitas pusat dan daerah.