Pemerintah Siapkan Vaksinasi Covid-19 bagi 5.000 Awak Media Pers di Bulan Februari-Maret
Presiden Jokowi menyebut Pemerintah siapkan vaksinasi Covid-19 untuk 5.000 awak media pers pada akhir bulan Februari-awal Maret, Selasa (9/2/2021).
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan menyiapkan vaksinasi covid-19 untuk 5.000 awak media pers.
Vaksinasi akan dilakukan sekitar akhir bulan Februari hingga awal Maret.
Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada keterangan pers Peringatan Hari Pers Nasional 2021, Selasa (9/2/2021).
"Akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5 ribu orang untuk bisa divaksin."
"Keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5 ribu untuk awak media," ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).
Baca juga: HPN 2021, Airlanga: Pers Harus Jadi Sarana Informasi Tepercaya di Tengah Pandemi
Baca juga: Ini Sejarah Hari Pers Nasional yang Jatuh pada 9 Februari, Lengkap dengan Ucapan HPN 2021
Ia menyebut, pemerintah saat ini masih fokus memberikan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan pemberi layanan masyarakat.
"Kita sekarang sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat."
"Termasuk dagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat," lanjut Jokowi.
Pada keterangan persnya itu, Jokowi menyinggung pula soal UU Cipta Kerja (Omnibus Law).
Ia menyebut, UU Cipta Kerja mengatur regulasi soal digitalisasi penyiaran media.
Jokowi meminta industri media untuk mengoptimalkan adanya UU ini.
Baca juga: WHO Sebut Vaksin Covid-19 Mungkin Tidak Efektif Terhadap Strain Baru, Perlu Suntikan Penguat
Baca juga: BPOM Susun Petunjuk Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Atas 60 Tahun
"Perlu saya sampaikan bahwa UU Cipta Kerja mengatur tentang Digitalisasi Penyiaran. Ini perlu dioptimalkan oleh industri media," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait media digital.
"Telah terbit Permen mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat."
"Aturan ini mengatur keseimbangan perkembangan ekonomi digital dan keadaulatan data."
"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensial dengan platform digital," terang Jokowi.
Dalam memperingati Hari Pers Nasional, Jokowi menegaskan pihaknya akan selalu terbuka untuk masukan dari awak pers.
Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet: Kritik, Saran, Masukan seperti Jamu yang Kuatkan Pemerintah
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo ucapkan peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/2/2021).
Pramono menyebut, kebebasan pers menjadi tiang utama bagi Indonesia sebagai negara demokrasi.
Menurutnya, kebebasan seperti kritik, saran, masukan seperti jamu yang memberi kekuatan pemerintah.
"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers adalah tiang utama. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga."
Baca juga: Profil Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional Keturunan Ningrat hingga Kakek Buyut Penyanyi Ibu Kota
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik atau Potensi Mall Administrasi
"Bagi pemerintah, kebebasan pers kritik, saran, masukan itu seperti jamu menguatkan pemerintah," ucap Pramono pada YouTube Sekretarat Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Dengan kritik yang bersifat terbuka hingga keras nantinya akan membangun pemerintah lebih terarah.
"Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras."
"Karena dengan kritik itulah, pemerintah akan membangun lebih terarah dan benar," lanjutnya.
Baca juga: Pengamat: Ada Insentif yang Didapat Parpol Ketika Taat ke Jokowi Soal RUU Pemilu
Baca juga: Jokowi: Pelayanan Publik Adalah Wajah Kongkrit Kehadiran Negara
Ia menyinggung pula soal semakin banyak berita hoaks di era kemajuan teknologi ini.
Pramono menegaskan, literasi dan edukasi untuk menangkal berita hoaks.
"Seiring dengan kemajuan teknologi, kita menghadapi problem media sosial, salah satunya adalah hoaks."
"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar."
"Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," lanjut Pramono.
Baca juga: Kritik Foto Abu Janda Satu Meja dengan Natalius Pigai, Ketua DPP KNPI: Aneh Sekali
Baca juga: Moeldoko Bantah Indonesia Bebas Pandemi 10 Tahun Lagi, IDI Beri Saran Agar Prediksi Itu Tak Terjadi
Pada akhir keterangannya, Pramono mengucapkan peringatan Hari Pers Nasional.
Pramono berharap awak media tetap menjunjung nilai kebenaran dalam dunia pers.
"Tetaplah menjaga integritas menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya, serta melakukan pendidikan edukasi kepada bangsa ini."
"Pers yang kuat, pers yang terdidik, pers yang integritas adalah syarat mutlak menjadikan bangsa ini bangsa pemenang, bangsa petarung, bangsa yang menjadi bangsa besar."
"Selamat Hari Pers Nasional," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Shella)