Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Hari Pers Nasional 2021

Perlu Regulasi Publisher Right Terkait Hak Cipta Karya Jurnalistik yang Diagregasi Platform Digital

regulasi ini akan menjadi payung hukum yang akan membantu pers nasional menghadapi masalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital.  

Perlu Regulasi Publisher Right Terkait Hak Cipta Karya Jurnalistik yang Diagregasi Platform Digital
Ist
Ketua Umum PWI Atal S Depari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari mendorong segera dibuatnya regulasi tentang publisher right (hak pengelola media).

 Menurut Atal Depari, regulasi ini akan menjadi payung hukum yang akan membantu pers nasional menghadapi masalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital.  

 Karena tekanan disrupsi muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan dunia.

 Perkembangan pesat media baru, media sosial, mesin pencari dan situs e-commerce, lanjut dia, semakin mengguncang gaya hidup media konvensional cetak, radio, dan televisi.

 “Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik pendapatan iklan dan menggeser kedudukan media massa konvensional,” ujar Atal Depari  dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN)  di Istana Negara, Selasa, (9/2/2021).

 Dalam konteks ini, kata dia, maka perlu dirumuskan regulasi sebagai aturan main  yang lebih transparan, adil dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media.

 “Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan,” jelasnya.

 Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah, asosiasi media, para penerbit dan dewan pers perlu membuat regulasi tentang hak pengelola media yang diagregasi oleh platform digital.

Baca juga: Atal S Depari: Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Apresiasi untuk Bupati/Walikota yang Peduli Kebudayaan

 “Perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait  dengan karya-karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital,” ucapnya. 

 Karena menurut dia, platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan serta musti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoaks.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas