TRIBUNNEWS.COM -  Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, survei yang dilakukan ini berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

Kendati hasil survei mayoritas responden puas, namun ada kenaikan angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi.

Tren kepuasan terhadap kinerja presiden pada Februari 2019 mencapai 71,6 persen dan turun menjadi 69,5 persen pada Februari 2020.

Pada Februari 2021, tren kepuasan terhadap kinerja presiden kembali turun menjadi 62,9 persen.

Artinya, tren kepuasan terhadap Presiden Jokowi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Ingin Pilkada Berbarengan dengan Pilpres 2024

Di sisi lain, pada Februari 2020, responden yang sangat puas dengan kinerja Jokowi ada sebanyak 11,9 persen.

Sedangkan di Februari 2021 ada 5,1 persen responden yang sangat puas.

Responden yang menjawab cukup puas pada Februari 2020 sebanyak 57,6 persen.

Dan di Februari 2021 yang menjawab cukup puas sebanyak 57,8 persen.

Selanjutnya, responden yang merasa kurang puas dengan kinerja Jokowi pada Februari 2020 sebanyak 26,1 persen.

Lalu di Februari 2021 yang menjawab kurang puas naik menjadi 33 persen.

Sedangkan yang menjawab tidak puas sama sekali, pada Februari 2020 sebanyak 2 persen.

Adapun di Februari 2021, jumlah yang menjawab tidak puas sama sekali naik menjadi 2,6 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, tren kepuasan ini bisa menjadi 'alarm' bagi presiden.

Terlebih, jika presiden tidak mengantisipasi dan memperbaiki kinerjanya.

"Meskipun masih cukup lumayan kepuasan terhadap kinerja presiden, tetapi tingkat ketidakpuasan meningkat dari 28 persen menjadi 35,6 persen dalam setahun terakhir."

Baca juga: Jubir Istana Fadjroel Rachman Minta Masyarakat Belajar dari Media Soal Cara Mengkritik Pemerintah

"Kalau tren ini tidak diantisipasi oleh presiden, bisa jadi alarm."

"Karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser," kata Burhanuddin, dalam tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (10/2/2021).

Lebih lanjut, Indikator Politik Indonesia juga menanyakan soal kepercayaan terhadap institusi, salah satunya Presiden.

Pada Februari 2020, kepercayaan pada Presiden mencapai 92,2 persen.

Lalu pada Februari 2021, kepercayaan pada Presiden turun menjadi 82 persen.

Satu di antara parpol pendukung Jokowi, Golkar, turut menanggapi hasil survei ini.

Pihaknya menilai memang tidak mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa pandemi Covid-19.

Namun, hasil survel ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

"Ini menjadi bahan refleksi untuk mencari tahu apa permasalahan dan kendalanya agar masyarakat dapat terlayani (dengan baik)," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarono.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Tingkat Korupsi Dua Tahun Terakhir Meningkat

Sementara, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera juga ikut merespons hasil survei ini.

Menurutnya, kondisi ekonomi, dan cara menangani pandemi Covid-19 menjadi faktor utama ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.

"Ambil langkah ekstraordinary, berani untuk melakukan pembenahan fundamental dan betul-betul mengawasi para menteri."

"Jangan pernah biarkan ada menteri yang tidak optimal karena tanggung jawabnya ada di presiden," ujarnya, masih dari tayangan Kompas TV, Rabu (10/2/2021).

Tanggapan Istana soal Turunnya Kepuasan Kinerja Jokowi

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rahman juga ikut berkomentar mengenai hasil survei ini.

Terkait dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini, Fadjroel mengaku tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Alasannya, hal itu merupakan persoalan dalam dinamika di lembaga legislatif.

"Tentu kami tidak akan memasuki wilayah tersebut, kami percaya semua partai politik dan anggota DPR pasti berjuang untuk demokrasi Indonesia," ungkap Fadjroel, masih dalam tayangan Kompas TV.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masuki Fase Terendah

Namun, yang menjadi catatannya, penurunan terhadap kepuasan Presiden tidak terlalu signifikan.

Untuk itu, ia berterimakasih atas survei tersebut dan akan berupaya memperbaiki segala hal yang mengalami penurunan.

"Sebenarnya kalau kita lihat dari margin of errornya kurang lebih 2,9 pesen berarti penurunannya tidak terlalu signifikan."

"Tetapi kami berterimakasih kepada indikator dan semua lembaga survei apabila sudah melakukan survei."

"(Hasil survei) itu betul-betul kami lihat satu persatu, kami teliti, yang mana yang sebenarnya sudah terjadi perubahan dan mana yang harus diperbaiki," ungkapnya.

Terakhir, ia juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada masyarakat terkait tingkat kepercayaan terhadap Presiden yang masih cukup tinggi.

Menurutnya, tingkat kepercayaan itu yang menjadi poin penting agar masyarakat dan pemerintah bisa berjuang bersama menghadapi setiap persoalan di Tanah Air.

Baca juga: Survei LSI: Kejagung, Polri, Pemda dan DPR Masih Dinilai Tak Efektif Soal Pemberantasan Korupsi

"Terutama yang kami terimakasih, dari survei ini, kepercayaan kepada presiden masih 82 persen, itu penting dan (hasil survei ini) lebih tinggi bila dibandingkan pada Juli 2020."

"Berarti modal sosial yang luar biasa tidak terpengaruh dengan getah yang sekarang bertebaran."

"Memang kepuasannya saja (menurun), tetapi tingkat kepercayaannya, modal sosial yang paling utama tetap diatas 80 persen," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Maliana)