TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena menguatnya kedaulatan partai yang menggerus kedaulatan rakyat mengemuka dalam seminar tentang pilkada serentak yang dihelat oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Kamis (11/2/2021).

Dalam seminar itu, Lemhannas RI bermaksud menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu dapat dikatakan berjalan sukses.

Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: AS dan Myanmar Contoh Ekstrem Demokrasi

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai, menguatnya kedaulatan partai yang berfokus pada kekuasaan terjadi bersamaan dengan berkembangnya partai menjadi semakin mirip dengan perusahaan pribadi (aglomerasi).

Sebagai implikasinya, di daerah berjalan sistem multipartai yang ekstrem.

Mereka melakukan koalisi secara longgar dan pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan.

"Ideologi partai politik terlihat semakin pudar. Politik uang dan politik berbiaya tinggi lainnya semakin berbiak. Kesamaan visi dan misi kandidat seringkali diabaikan. Tak heran bila sering terjadi ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakilnya saat menjabat," kata Agus melalui keterangannya, Jumat (12/2/2021).

Agus Widjojo juga menggarisbawahi mengenai munculnya politik dinasti yang bisa mengancam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus melemahkan institusionalisasi partai politik.

Penyebabnya karena mengemukanya pendekatan personal ketimbang kelembagaan.

"Akibatnya rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang melalui oligarki,” ujarnya.

Baca juga: Agus Widjojo: Politik Dinasti Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Institusionalisasi Parpol

Para pembicara dalam seminar itu mengusulkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan pilkada yang meliputi revisi UU Partai Politik dan sistem pemilu.

Perlu ada standar kualitas kandidat yang dicalonkan dalam pilkada.

Bahkan bila perlu seorang kandidat wajib mengantongi sertifikasi layak pencalonan.

Pendanaan partai politik dan pelaksanaan pilkada, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden agar politik terbebas dari sandera para bohir (renternir politik). 

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, sementara Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding.

Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan  Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI).

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka dan menutup acara seminar yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Sjofyan seerta para deputi.  Diskusi dimoderatori oleh Nugroho Dewanto, mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo.