TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberi tanggapan terkait dihentikannya revisi UU Pemilu dan dugaan pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka di Pilkada DKI 2024. 

Tudingan kepentingan pencalonan Gibran di Pilkada DKI Jakarta guna melawan Anies Baswedan itu, dilontarkan oleh Partai Demokrat menyusul dihentikannya revisi UU Pemilu. 

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?"

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, Kamis (11/2/2021).

Terkait hal itu, Refly Harun mengatakan, tudingan yang dilontarkan Demokrat terkait penghentian revisi RUU Pemilu bisa iya bisa juga tidak. 

Refly mengaku kurang setuju dengan tudingan tersebut. 

Baca juga: PKB Lirik Agnez Mo dan Raffi Ahmad Maju di Pilgub DKI, Bagaimana dengan Gibran?

Meski dugaan itu masuk akal karena terbuka peluang bagi Gibran untuk maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2024.

"Sangat mungkin Gibran didorong maju Pilkada DKI 1 dengan harapan Anies Baswedan sudah kehilangan taji karena menganggur selama dua tahun."

"Karena saya bayangkan pilkadanya barangkali akan dilaksanakan sebelum Jokowi berakhir. Jadi sebelum 20 Oktober. Maka ada peluang Gibran untuk dicalonkan. Masuk akal spekulasi itu," kata Refly dikutip dari akun Youtubenya, Refly Harun, Minggu (14/2/2021). 

Meski demikian, Refly punya pendapat lain soal peluang Gibran. 

Menurut Refly, akan lebih untung apabila Gibran maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah dibanding maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. 

Pasalnya, untuk maju sebagai di Pilkada Jawa Tengah, Gibran yang saat ini tinggal menunggu pelantikan tidak perlu mundur sebagai Wali Kota Solo. 

Hal ini berbeda apabila Gibran maju di Pilkada DKI, lanjut Refly, ada ketentuan Gibran harus mundur dari jabatan Wali Kota apabila nantinya kalah. 

"Kalau dia (Gibran-red) maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan, dia tidak perlu mundur sebagai Wali Kota Solo kalau dia kalah."

"Beda kalau dia bertanding di Pilkada DKI. Kalau dia kalah maka dia harus mundur," bebernya. 

Diketahui, Pilkada Jawa Tengah bakal diisi sosok gubernur baru mengingat Gubernur saat ini, Ganjar Pranowo tidak bisa maju lagi karena sudah dua periode. 

Refly berpandangan, Jokowi pun juga akan berpikir realistis untuk untuk tidak memaksakan Gibran untuk bertarung di level atas mengingat usia dan kematangan politiknya. 

Baca juga: Partai Demokrat Duga Gibran Disiapkan Maju Pilgub DKI, Djarot: Pola Pikirnya Pragmatis & Dangkal Ya

Namun demikian, Refly melihat dihentikannya revisi UU Pemilu, bukan pada peluang Gibran. 

Refly menganggap, penghentian revisi UU Pemilu karena oligarkhi di sekitar Presiden Jokowi yang tidak menginginkan perubahan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen.

"Dengan tidak dibahasnya revisi UU Pemilu ini tertutup peluang untuk mempermasalahkan Presidential Threshold. Itu soalnya menurut saya," ujar dia. 

Menurut Refly, dengan tetap berlakunya PT di UU Pemilu, pada Pilpres 2024 nanti akan terjadi lagi koalisi Istana melawan koalisi non Istana seperti pada Pemiu sebelumnya. 

Koalisi non Istana dimungkinkan justru bakal dipimpin oleh NasDem yang saat ini jadi partai pemerintah.

"Karena kalau PT dipertahankan, akan terjadi lagi koalisi istana melawan koalisi non istana. Hanya bedanya sebagaimana pernah saya katakan, koalisi istana itu bisa saja plus PAN. Kalau plus PAN, koalisi non istana bisa saja tidak bisa ajukan capres karena kurang dari 20 persen. Karena syarat ajukan capres harus 20 persen."

"Artinya harus ada satu partai yang keluar istana untuk menggandeng koalisi luar istana. Calon potensial adalah Nasdem. Tapi keluarnya Nasdem bukan sebagai pengekor, tetapi sebagai pemimpin. Bisa jadi PAN di luar koalisi Istana karea melihat peluang bakal menang," beber Refly. 

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai, dugaan penghentian revisi UU Pemilu karena pencalonan Gibran sebagai pemikiran yang dangkal dan pragmatis. 

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

"Tentang Pilkada di tahun 2024, tentunya partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melalukan konsolidasi partai dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," pungkas Djarot.

Baca juga: Demokrat Duga Jokowi Siapkan Gibran Maju di Pilgub DKI, Ini Reaksi Politisi PDIP

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

Wasekjen Partai Demokrat, Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Irwan menilai, perubahan sikap parpol yang menolak kelanjutan pembahasan RUU Pemilu berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu.

Padahal, sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," ujarnya.

Irwan mengatakan, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan publik karena inkonsistensi yang ditunjukkan parlemen dan pemerintah.

Atas dasar itu, Demokrat tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," ucap Irwan.

Dua Opsi Pilkada

Hingga saat ini, ada dua opsi waktu pelaksaan Pilkada, yakni tahun depan 2022 atau pada 2024 usai Pemilu.

Dua opsi pelaksaan Pilkada itu masih dibahas DPR RI melalui UU Pemilu.

Namun, saat ini mulai muncul rumor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal kembali maju di Pilkada DKI Jakarta.

Apalagi jika akhirnya Pilkada serentak termasuk Pilkada DKI diadakan pada 2022 tahun depan.

Apalagi Anies Baswedan telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto pekan lalu.

Baca juga: POPULER Nasional: Gibran Saingi Anies | Usul Pilkada Serentak Diundur | Moeldoko Balas Bloomberg

Meskipun, Partai Gerindra telah membantah pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta.

Mantan Waketum Gerindra, Arief Poyuono menilai, belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan hingga saat ini jika Pilkada DKI Jakarta digelar.

Namun, langkah Anies untuk merengkuh kembali posisi DKI 1 bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI.

"Cuma akan lain cerita kalau Gibran, Wali Kota Solo ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang di Pilkada DKI Jakarta," kata Arief saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/2/2021).

Mengenai prediksi Gerindra akan mengusung kembali Anies Baswedan, Arief menyebut hal tersebut merupakan urusan petinggi Gerindra.

"Cuma kalau diusung Gerindra dan menang lagi, maka Anies Baswedan akan mengikuti jejak Jokowi maju di Pilpres 2024 dan akan makin menipis harapan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024," kata Arief.

Pasalnya, kata Arief, kampanye Pilkada DKI Jakarta akan jadi magnet nasional yang akan meyedot perhatian nasional.

"Anies akan diuntungkan untuk popularitasnya, apalagi jika sampai menang," tuturnya.

(Tribunnews.com/Daryono, Chaerul Umam)