Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PPP Sebut Perlu Adanya Revisi di Sejumlah Pasal UU ITE 

Arsul Sani menilai perlu adanya revisi di sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

PPP Sebut Perlu Adanya Revisi di Sejumlah Pasal UU ITE 
KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI
Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai perlu adanya revisi di sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Arsul secara khusus menyoroti Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE terkait pencemaran nama baik yang disebutnya membuka peluang penegakan hukum yang tidak proporsional. 

"Mengapa perlu direvisi? Karena penerapan pasal ini dalam proses penegakan hukum begitu banyak disorot oleh berbagai elemen masyarakat," ujar Arsul, kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

"Sorotan ini karena ketentuan pidana dalam UU ITE yang dikaitkan dengan Pasal 27 dan 28 UU tersebut memang membuka peluang untuk terjadinya proses penegakan hukum yang tidak proporsional atau berlebihan," imbuhnya. 

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai Polri Terjebak Dalam Pasal-pasal UU ITE yang Karet dan Multitafsir

Baca juga: Sahroni Pastikan Komisi III DPR Tagih dan Kawal Janji Kapolri, Stop Kriminalisasi dengan UU ITE

Baca juga: Legislator Golkar Dukung Pernyataan Presiden Jokowi soal Revisi UU ITE

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu tafsir atas ketentuan pidana yang mengacu pada pasal 27 dan pasal 28 UU ITE selama ini begitu terbuka.

Hal itu menimbulkan pasal-pasal pidananya menjadi pasal 'karet'. 

Dari kasus selama ini, bila seseorang diancam hukuman di atas 5 tahun, maka kepolisian dapat menangkap dan menahannya. 

Oleh karena itu, Arsul mengharapkan UU ITE direvisi atau dirumuskan ulang sehingga tak ada penahanan secara langsung kepada seseorang. 

"Setidaknya pasal-pasal terkait pidana ini perlu dirumuskan ulang baik untuk memberi 'pagar' dalam penerapannya maupun untuk mengkaji kembali ancaman hukumannya yang membuat polisi bisa langsung menahan," pungkasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas