TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut TNI merupakan komponen utama pertahanan negara yang mempunyai kewajiban melindungi hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Hal tersebut dikatakannya dalam paparan saat menjadi pembicara memberi pembekalan materi berjudul “Tentara Nasional Indonesia dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” dalam Rapat Pimpinan TNI Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI Cilangkap (Selasa, 16/2/2021).

Taufan menyampaikan TNI berperan penting untuk menjaga kedaulatan bangsa baik di darat, laut, dan udara, dari berbagai macam bentuk ancaman dan serangan, baik yang sifatnya hard threats maupun soft threats.

“Bagi Komnas HAM RI, fungsi TNI sangat penting di dalam Menjaga pertahanan Negara, juga Menjaga kedaulatan dan di sisi lain menjaga situasi dalam negeri kita yang penuh gejolak,” ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI: Pelanggaran HAM Hanya akan Menjauhkan TNI dari Rakyat dan Buat Musuh Makin Kuat

Dalam Rapat Pimpinan TNI ini, Taufan menjelaskan kaitan antara TNI dan hak asasi manusia bahwa bagian dari fungsi-fungsi TNI sebenarnya sudah melakukan tugas pemenuhan hak asasi manusia.

“Pemenuhan hak atas Kesehatan, dalam hal ini sebagai contoh tugas TNI yang dijalankan dalam tugas penanganan Covid-19 atau penanganan banjir dan bencana alam maupun bencana non alam, sebenarnya adalah tugas dalam pemenuhan hak asasi manusia," katanya.

"Kesehatan, pendidikan, layanan dukungan logistik adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan,” urai Taufan.

Taufan menyambut baik reformasi kelembagaan dalam tubuh TNI yang menurutnya harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabalitas.

Hal itu agar fungsi-fungsi professional TNI dapat dijalankan semakin baik dengan cara memasukkan standar, norma dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam Pendidikan, pelatihan, pembekalan para personil TNI sehingga terhindar dari praktik-praktik yang melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Inilah yang harus kita perbaiki terus menerus sehingga kemudian kepercayaan publik terhadap TNI akan semakin tinggi,” sambungnya.

Baca juga: Komnas HAM: Pemerintah Bisa Bentuk Tim Kajian Berbasis HAM dan Tim dengan DPR Soal Revisi UU ITE

Ia mengingatkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin besar baik dinamika dalam negeri maupun global membutuhkan TNI yang lebih kuat dan professional dengan menghormati prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi sipil dan lainnya.

Menurut Taufan, pendekatan dialogis dan persuasi juga dapat dikedepankan, untuk menghadapi tantangan dari berbagai elemen.

Pasukan TNI sering terlibat dalam misi perdamaian dunia, hal ini menjadi modalitas yang baik untuk itu.

“Kami percaya TNI kita punya kapasitas dan sumber daya manusia yang mampu melakukan pendekatan dialogis. Indonesia khususnya pasukan TNI memiliki berbagai prestasi ketika terlibat dalam perdamaian dunia. Artinya ada potensi dari TNI untuk juga melakukan pendekatan-pendekatan dialogis kepada elemen-elemen masyarakat yang bergejolak,” tuturnya.

“Jati diri TNI adalah pelindung negara, pelindung rakyat Indonesia, untuk itu hak asasi manusia rakyat Indonesia juga sebetulnya bagian dari tugas penting TNI sehingga rakyat Indonesia terlindungi dari kemungkinan mengalami pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap Taufan

Hadir secara langsung dalam rapat ini Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Sadangkan hadir secara online sebanyak 258 orang Pejabat Tinggi  Bintang Tiga, Bintang Dua, Bintang Satu Mabes TNI dan Mabes Angkatan serta para undangan dari Kementerian/Lembaga.

Rapim ini dihadiri juga antara lain oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.