Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU Pemilu

Penudaan Pembahasan Revisi UU Pemilu oleh DPR Timbulkan Pertanyaan Publik

Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penudaan Pembahasan Revisi UU Pemilu oleh DPR Timbulkan Pertanyaan Publik
Tribunnews.com/ Srihandriatmo Malau
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terlebih alasan-alasan menghentikan pembahasan Revisi UU Pemilu berkebalikan ketika memutuskan Pilkada 2020 lalu dimana harus tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

“Memutuskan dipending itu tentu menjadi pertanyaan publik. Apalagi alasan-alasannya kan alasan-alasan yang berkebalikan ketika memutuskan Pilkada di 2020 kemarin. Jadi alasan Covid, misalnya kita juga enggak tahu sampai kapan seperti kata pemerintah pada Pilkada 2020, pada Desember lalu,” ujarnya, dalam Webinar ‘Telaah Politik-Hukum dari Batalnya Rencana Revisi UU Pemilu,’ Kamis (18/2/2021) malam.

Baca juga: Politikus PKB sebut Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas 2021

“Kenapa Desember kemarin, Pilkada 2020, alasannya jangan sampai daerah itu diisi oleh pejabat, sehingga butuh pemimpin defenitif. Sedangkan sekarang enggak masalah daerah itu diisi pejabat,” jelasnya.

Dengan alasan yang berkebalikan dengan Pilkada 2020, imbuh dia, publik kemudian harus menunggu sampai 2024 yang seharusnya bisa digelar 2022 dan 2023.

Menurut Perludem, banyak yang perlu dibenahi dalam UU Pemilu saat ini.

Bukan hanya soal ambang batas yang pasti mengundang banyak perdebatan antar-fraksi di DPR RI dan butuh waktu yang panjang untuk membahasnya.

Baca juga: RUU Pemilu Tak Jadi Dibahas, Perludem: Perubahan UU Pemilu Diperlukan

“Tentu kami menyayangkan revisi UU Pemilu tidak jadi dibahas, karena sebetulnya banyak yang perlu dibenahi dalam UU Pemilu kita. Misalnya soal desain keserentakan pemilu, desain kelembagaan penyelenggara pemilu, dan penegakan hukumnya,” kata dia.

Dengan menunggu Pilkada 2022 dan 2023 hingga 2024, Perludem mengingatkan kejadian pada Pemilu serentak 2019 lalu.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas