Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mengaku tidak akan menggelar penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran terkait dana Otonomi khusus Papua (Otsus Papua) yang diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun.

Diketahui, dugaan penyimpangan dana Otsus Papua itu pertama kali diungkapkan Baintelkam Polri.

Penyimpangan dana ini sempat diprotes oleh sejumlah kelompok di Papua.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan dugaan penyimpangan dana yang diungkapkan Baintelkam Polri hanya berupa prediktif untuk dapat diawasi penggunaannya.

"Gak ada (penyelidikan). Itu prediksi untuk dimonitor," kata Argo kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Dari Kaus Polos hingga Jadi Brand Fashion, Ini Cara Pemilik Dzargo Pertahankan Usaha di Masa Pandemi

Lebih lanjut, ia menyampaikan pengungkapan dugaan ada penyimpangan dana itu bertujuan agar mencegah adanya penyelewengan anggaran terkait Otsus Papua.

"Jadi jangan sampai ada pelanggaran," tukas dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menemukan adanya persoalan penyimpangan penggunaan anggaran terkait dana Otonomi khusus Papua (Otsus Papua).

Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Achmad Kartiko menerangkan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan dana dalam pengadaan barang.

Baca juga: Brigjen Mathius Fakhiri, Sosok Kapolda Papua Pengganti Irjen Paulus, Tak Gentar Tantangan Perang KKB

Total, kerugian ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

"Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Markup dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun," kata Achmad dalam Rapim Polri 2021, Rabu (17/2/2021)

Dijelaskan Achmad, dana Otsus Papua tersebut sejatinya digunakan untuk penyelesaian konflik di tanah Papua. Khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Total, pemerintah telah menggelontorkan dana otsus Papua sebesar Rp 93,05 triliun untuk Papua sejak 2002.

Sementara itu, dana otsus Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun sejak 2009.

Karena adanya penyelewengan itu, pihaknya menerima informasi adanya penolakan dari beberapa kelompok sipil untuk menolak perpanjangan Otsus Papua tersebut.

"Yang menyuarakan kontra untuk supaya Otsus tidak diperpanjang ada beberapa kelompok. Terdiri dari 45 organisasi penggerak agenda mogok sipil nasional. yang membentuk kelompok petisi rakyat Papua untuk menolak otsus Papua yang akan berakhir akhir tahun ini," jelas dia.

Atas dasar itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana Otsus Papua. Hal itu mencegah adanya penyelewengan dana oleh oknum tidak bertanggung jawab.