Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Gubernur Sulsel

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Pengamat: Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar

Berdasarkan catatan KPK per Agustus 2020 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak pilkada langsung 2005. 

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Pengamat: Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satgas Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tiba di Gedung Merah Putih. Nurdin diboyong ke Gedung Dwiwarna bersama lima orang lainnya. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta jajarannya yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi. 

Tapi, kata Karyono, tentu saja KPK harus memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Nurdin Abdullah. 

"Jika Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka maka menambah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi," kata Karyono kepada Tribunnews, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Beredar di Whatsapp Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Bebas, Begini Tanggapan KPK

Berdasarkan catatan KPK per Agustus 2020 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak pilkada langsung 2005. 

Pada umumnya kejahatan korupsi melibatkan pejabat negara, birokrasi pemerintah, politisi dan pelaku usaha. Ada kong kalikong di antara mereka. 

Karyono pun menyebut, banyaknya kasus korupsi menunjukkan celah korupsi masih terbuka lebar. Untuk mengatasinya tidak cukup dengan membuat regulasi. 

Selain regulasi diperlukan tindakan preventif dan penindakan. Itupun masih belum cukup efektif jika hulunya tidak diselesaikan. Maraknya kasus korupsi yang terus bermunculan meski sudah ada regulasi dan tindakan tegas tentu menimbulkan pertanyaan.

Baca juga: Wakil Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Doakan Gubernur Nurdin Abdullah

"Apa yang salah dari upaya pemberantasan korupsi selama ini. Karenanya, ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras," ucap Karyono.

Misalnya, lanjut Karyono, mengapa kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik elektoral hingga mencapai ratusan miliar. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas