Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menggelar vaksinasi massal di seluruh Indonesia.

Vaksinasi massal nasional telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu dengan menyasar tenaga kesehatan (nakes). Vaksinasi massal kemudian dilakukan pada pekerja pelayanan publik dan warga lansia.

"Dan hari-hari ini, pemerintah menggelar vaksinasi massal di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam akun instagramnya @jokowi, dikutip Tribunnews.com, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Banyak Terima Japri dari Warganya yang Ingin Dapat Vaksin Covid-19 

Vaksinasi massal tahap ke-2 kata Presiden ditujukan untuk 16,9 juta pelayan dan pekerja publik, serta 21,5 juta penduduk lanjut usia.

Baca juga: Usia Lansia Bisa Vaksinasi Covid-19 Lewat Layanan Drive Thru

Vaksinasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi covid-19.

Selain melalui vaksinasi, pemerintah juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, dalam upaya menahan penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2.

" Pemerintah terus berupaya mengendalikan Pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan upaya pemerintah tersebut harus seiring kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan meskipun program vaksinasi dilakukan di puskesmas dan rumah sakit, namun vaksinasi massal diperlukan agar target kekebalan komunal atau herd imunnity dapat segera tercapai.

Baca juga: Indro Warkop Ikut Vaksinasi Covid-19, Awalnya Sempat Ditolak, Sebab Punya Riwayat Penyakit Jantung

"Perlu pada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan massal. Mungkin bisa di klaster pasar, misalnya. Atau di klaster-klaster jasa ekonomi. Atau di klaster-klaster kampung yang sudah memerah. karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI-polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada," katanya saat membuka rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/2/2021).

Menurut Presiden total warga yang harus divaksin agar tercipta herd imunnity adalah 181,5 hingga 182 juta orang.

Dengan satu orang dua dosis, maka kurang lebih harus 364 juta suntikan, dilakukan. Jumlah tersebut kata presiden bukan merupakan angka yang kecil, sehingga dibutuhkan dukungan TNI/Polri untuk vaksinasi massal.

"Oleh karena itu, saya meminta jajaran TNI-Polri untuk cepat bergerak membantu vaksinasi. agar segera bisa kita selesaikan. Saya juga minta TNI-Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju ke daerah-daerah," pungkasnya.