Pengurus Demokrat di Sumut Tegaskan Loyalitas kepada AHY
Santer kabar berembus, KLB akan digelar di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Editor: Malvyandie Haryadi
Para petinggi Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) angkat bicara perihal organisasinya diseret-seret dalam pusaran isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Para petinggi GAMKI menegaskan menolak pihaknya dikaitkan dengan KLB yang dilakukan segelintir orang yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat.
GAMKI mengutuk keras cara-cara yang dinilainya kurang elok.
Pasalnya GAMKI organisasi masyarakat yang independen dan tidak teraflisiasi ke salah satu partai politik ataupun organisasi manapun.
Baca juga: Pendiri dan Deklarator Demokrat: Tidak Akan Ada Partai Ini Tanpa SBY
"Kami DPP GAMKI sangat keberatan organisasi kemasyarakat Kristen dikaitkan dengan KLB Partai Demokrat. Yang pasti GAMKI tidak berkaitan dengan rencana KLB," kata Ketua Umum GAMKI Wilem Wandik kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat asal Papua itu mengatakan apa yang dilakukan kader GAMKI di luar organisaai.
Bahkan DPP sudah mencari tahu informasi cuitan salah satu petinggi Partai Demokrat.
Baca juga: Andi Arief Tuding Moeldoko Cs Akan Lakukan Kudeta Partai Demokrat di Sumut
"Sudah terkonfirmasi baik DPD maupin tinggkat Kabupaten dan Kota, bahwa tidak ada kegiatan apapun di Hotel The Hilla Sobolagit pada tanggal 4-6 Maret," ucapnya.
Atas kejadian tersebut DPP akan menelusuri perihal adanya oknum yang mengatasnamakan GAMKI.
"Pastinya kita cari tahu, bilamana bawa-bawa GAMKI kita keberatan. Apalai terlihat dafar yang hadir ada nama Jhoni Allen, Marzuki Alie, Darmizal," ujarnya.
"Kita akan cari fakta dan bukti, bilamana terbukti akan di prosea ke jalur hukum," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP GAMKI yang juga mantan Ketua Umum GAMKI dua periode Michael Wattimena mengatakan yang sama.
Baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Rugi jika Terlibat Konflik Demokrat, Pengamat Sebut Buang-buang Waktu
Dia menolak keras GAMKI dibawa-bawa dalam rana politik praktis.
"Jelas kita mengutuk keras, tindaksn yang sudah berlebihan GAMKI dijadikan alat politik untuk kepentingan seglitir ornag untuk penyelenggaraan KLB," ujarnya.
