TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi angkat bicara terkait kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dijadwalkan berlangsung di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Edy mengaku telah menginstruksikan Satgas Covid-19 Sumut agar terjun ke Hotel The Hill untuk mencari tahu perihal izin kegiatan acara tersebut.

Bila acara itu tidak memeroleh izin, Edy memerintahkan kepada personel Satgas Covid-19 Sumut untuk segera membubarkan kegiatan tersebut.

"Nanti saya cek kepada satgas. Kalau tidak ada izin, usir itu," tegas Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan pada Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Max Sopacua Klaim KLB Demokrat Dihadiri 1.200 Peserta, Dianggap Kuorum untuk Lengserkan AHY

Baca juga: Massa Berkaus Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Mulai Padati Lokasi KLB Demokrat

Menurut Edy, pembubaran bisa dilakukan karena selama pandemi covid-19 tidak boleh ada kerumunan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo yang melarang adanya kegiatan yang mengumpul massa dalam jumlah banyak.

"Berdasarkan Inpres, berdasarkan perintah presiden tidak ada kegatan yang bisa membuat kerumuman. Bisa bersangkutan dengan hukum itu nantinya," ucap mantan Pangkostrad itu.

Edy menyebutkan ketegasan bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut bisa segera teratasi.

"Saya bukan provokator ya," ucap Edy.

Diketahui, KLB Partai Demokrat direncanakan berlangsung di Hotel The Hill, Sibolangit, Deliserdang.

Sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat Sumut menolak kegiatan itu, lantaran dinilai ilegal.

Bahkan, Plt DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain telah mendatangi Polrestabes Medan pada Kamis (5/3/2021) malam agar kegiatan KLB untuk menggulingkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dibubarkan.

"Kami minta untuk dibubarkan demi hukum, karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kami berikan (dokumen laporan) malam ini kepada Poltabes Medan. Apalagi ini covid, tidak boleh ada keramaian," sebut Herri, Kamis malam.

Akan dihadiri 1.200 peserta