TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai tersebut.

KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021) akhirnya dibuka sekira pukul 14.30 WIB.

Sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.

Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.

Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.

Baca juga: KLB yang Digelar Berakhir Ricuh, Demokrat Minta Segera Bubarkan hingga SBY Akan Beri Pernyataan

Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.

Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.

Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.

Baca juga: Tak Ada Izin Keramaian, Polda Sumut Berencana Bubarkan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat, dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.

Moeldoko Terpilih jadi Ketum Demokrat

Dalam kongres yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit tersebut, Moeldoko terpilih untuk memimpin Partai Demokrat ke depan.

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelpon panitia kongres

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

Baca juga: KLB Demokrat Berujung Ricuh dan Saling Serang, Korban Berjatuhan Akibat Kena Pukulan Besi dan Kayu

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Ricuh

Kericuhan di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Kabupaten Deliserdang benar-benar terjadi, Jumat (5/3/2021).

Namun kericuhannya bukan terjadi di The Hill Hotel Sibolangit, melainkan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit.

Dan yang menyerang bukan pihak yang anti KLB yang pro ke Agus Harimurti Yudhoyono.

Kelompok anti KLB yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnai Hutajulu justru yang kocar-kacir dihajar massa pro KLB.

Kelompok DPD Partai Demokrat Sumut yang dipimpin Herri Zulkarnai Hutajulu diserang saat mereka sedang menyelesaikan makan siang dan beristirahat di SPBU Sibolangit.

Akan tetapi, datang massa dari lokasi KLB menyerang massa Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

Bahkan, mereka memukul mundur massa AHY ke arah Medan.

Dan, kedatangan massa berkaos Moeldoko dari The Hill Hotel Sibolangit itu secara tiba-tiba.

Massa berpakaian lambang demokrat bergambar Mueldoko itu datang membawa batu dan kayu.

Batu-batu berukuran lebih dari kepalan tangan orang dewasa beterbangan dari arah massa Muldoko.

Beberapa orang terluka akibat lemparan batu dan kayu.

Bahkan ada yang sampai dilarikan ke Puskesmas terdekat dengan kondisi berkucuran darah.

Ketua DPD PD Sumut bersama massanya menyelamatkan diri menghindari serangan tersebut.

Kemudian, Massa Muldoko kembali ke the Hill Hotel yang berjarak 300 meter dari titik penyerangan tersebut.

Pantauan Tribun Medan, tak satu oun polisi berada di lokasi untuk mengamankan kericuhan.

Kericuhan berlanjut hingga akhirnya berhenti setelah massa AHY yang dipimpin Herri Zulkarnaen Hutajulu memilih mundur menghidari serangan massa.

Ingin Gagalkan Kongres

Kericuhan terjadi setelah kader Partai Demokrat Sumut menggelar apel di kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jalan Gatot Subroto, Jumat (5/3/2021).

Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain mengatakan, apel siaga dilakukan sebelum bergerak menuju The Hill Hotel, Sibolangit, Deli Serdang.

Ia menyebutkan KLB PD Demokraat digagas oleh Moeldoko, Marzuki Alie, Jonni Allen Marbun dan sejumlah mantan kader Demokrat lainnya.

Sehingga dia meminta polisi untuk segera membubarkan karena dinggap tidak ada ijin dan dianggap menimbulkan cluster baru Covid-19.

Usai menggelar apel, Herri langsung memimpin rombongan pembubaran KLB menuju Sibolangit, Deliserdang.

Rombongan yang berangkat tersebut merupakan perwakilan kader Demokrat se-Sumatera Utara.

Sebelum berangkat, mereka serentak menyuarakan "Tolak Muldoko".

"Partai Demokrat Sumut menolak KLB illegal di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara,"ujarnya lalu diikuti seruan Demokrat Sumatera Utara menolak Muldoko.

"Demokrat, siap...demokrat jaya..jaya..jaya..oleh kader Demokrat Sumut," teriak kader Demokrat.

Atribut partai sudah kelihatan mulai dari pintu masuk hotel dengan warna didominasi biru.

Pantauwan wartawan www.tribun-medan.com di lokasi, seluruh tamu yang hadir diperiksa terlebih dahulu.

Bahkan, pemeriksaan lebih ketat dari biasanya, di mana ada dua penjagaan yang mendata para tamu yang akan masuk.

Di sepanjang pintu masuk ke lokasi KLB, terlihat sudah terpasang umbul-umbul berupa bendera partai dengan warna dominan biru ini.

Di lokasi tersebut juga tampak sejumlah pemuda yang menggunakan kaos dengan tulisan Partai Demokrat.

Selain itu, di pintu gerbang juga tampak sejumlah orang yang diduga merupakan panitia dari KLB.

Tak hanya tamu dari kalangan biasa, bahkan untuk kalangan media saja tidak diperkenankan untuk masuk jika belum ada tanda pengenal khusus dari panitia.

Kader Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun menegaskan, KLB Partai Demokrat tersebut dipastikan ilegal.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Tudingan Sasar Moeldoko

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat.

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

(cr4/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Jenderal Purn Moeldoko Terpilih Sebagai Ketum Demokrat dalam KLB Sibolangit