TRIBUNNEWS.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) hari ini.

Dari Tribunnews di siaran langsung Kompas TV, terlihat sejumlah tokoh seperti Jhoni Allen Marbun hingga Marzuki Alie.

Dalam KLB Partai Demokrat yang diwarnai bentrokan massa dihasilkan beberapa keputusan.

Satu di antaranya menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Baca juga: KLB Demokrat di Medan, Moeldoko Jadi Ketum, Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina

Baca juga: Kronologi KLB Partai Demokrat yang Memilih Moeldoko Menjadi Ketua Umum

Namun saat pembacaan keputusan itu, Moeldoko belum datang.

Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut.

Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat Lewat KLB

Baca juga: Polri Tak Beri Izin KLB Partai Demokrat, Sempat Ricuh hingga Jatuh Korban

Sementara itu, meskipun tak hadir secara langsung, Jhoni Allen Marbun yang merupakan inisiator KLB menyebut pemilihan ini atas hati nurani para kader.

"Beliau tidak hadir di sini. Semuanya karena hati nurani atas pemilihan ketua umum Pak Moeldoko. Ini penting," ucap Jhoni Allen.

Ia menegaskan kembali, pemilihan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Sebenarnya kita harus menunggu beliau. Tapi atas kebutuhan hati nurani kita, kita proses keseluruhan dengan prosedural. Beliau terpilih," imbuhnya.

Respons Demokrat

Sementara itu, pihak Partai Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal KLB ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peserta yang menghadiri KLB diiming-imingi sejumlah uang bahkan jabatan.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah."

"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir."

"Dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: KLB Demokrat KlaimBawa 1.200 Massa, Diperkirakan Ciptakan Kerumunan, Polda Sumut: Dicek Dulu

Baca juga: Pesan Max Sopacua kepada Kader Demokrat: Jangan Takut Dipecat Jika Dukung KLB

Bahkan, Herzaky menyebut para mantan kader yang menggelar KLB bekerja sama dengan oknum kekuasaan untuk mendorong adanya insentif.

"Seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir."

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek," ujar Herzaky.

Untuk itu, menurut Herzaky, rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan.

Oknum tersebut sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya.

Hal itu untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah, berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca juga: Polri Tidak Keluarkan Izin Keramaian Acara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Kirim Tim Cek KLB Partai Demokrat: Jika Mereka Tak Ada Izin, Usir!

"Dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong."

"Seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, pola catut-mencatut tokoh dan kebohongan ini sudah ada sejak awal isu KLB mencuat.

Seperti sejak awal mereka mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo.

Padahal kenyataannya, lanjut Herzaky, yang hadir dalam KLB bukanlah pemilik suara.

Baca juga: UPDATE KLB Demokrat: Peserta Pakai Kaus Bergambar Moeldoko, Gubernur Ancam Bubarkan

Baca juga: KLB Partai Demokrat Berpotensi Ricuh dan Melanggar Prokes, Satgas Memantau

Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu.

Juga, panitia pelaksana Kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat.

"Sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020," ungkapnya.

KLB yang Digelar Hari Ini Berakhir Ricuh

Sementara itu, sempat terjadi kericuhan saat KLB Demokrat berlangsung. 

Massa pro KLB yang tadinya berada di dalam hotel bergerak menuju SPBU, tempat massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain berkumpul.

Sesampainya di SPBU, massa pro KLB berteriak-teriak.

Massa pro KLB minta massa Herri Zulkarnain bubar dan meninggalkan lokasi.

Karena mendapat perlawanan, massa pro KLB kemudian menendang pembatas besi milik SPBU.

Selanjutnya, massa pro KLB yang terlihat membawa besi dan kayu menyerang massa Herri Zulkarnain.

"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata anggota Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.

Saat bentrokan pecah, kader Demokrat Sumut yang berada di SPBU kena pukul benda tumpul.

Sejumlah korban berjatuhan dan mengalami luka akibat pukulan besi dan kayu.

Dari amatan Tribun Medan, saat bentrokan terjadi, tak satupun aparat penegak hukum yang terlihat.

Massa dibiarkan begitu saja saling baku hantam di areal SPBU.

Hampir 15 menit baku hantam, massa pun akhirnya bubar.

Di lokasi kejadian, arus lalu lintas sempat macet

Sesama kader Demokrat tumpah ruah ke jalan dan menghalangi masyarakat yang melintas di kawasan Sibolangit.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak.

Masing-masing kubu saling menyusun strategi pascabentrokan ini.

(Tribunnews.com/Shella/Maliana, Tribunmedan.com/Arjuna Bakkara)